Jawaban Ganjar Pranowo Soal Desakan Gibran Mundur dari Wali Kota Solo: Kalau Mundur, Mundur Semua

Ganjar Pranowo sebut sebaiknya para kontestan politik mundur dari jabatan publiknya. Namun, itu harus dilakukan oleh seluruh kandidat. 

TRIBUNJAMBI.COM - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menanggapi desakan agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Permintaan itu sebelumnya disampaikan fraksi DPRD PDI Perjuangan atau PDIP Kota Solo.

Gibran selain menjadi wali kota juga berstatus sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurut Ganjar Pranowo, tidak ada yang dilanggar dari keputusan Gibran Rakabuming Raka.

Sebab menurutnya, memang diizinkan dalam aturannya. 

Hal itu juga seperti dua cawapres lainnnya.

Kedua Cawapres itu yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang tetap menjabat sebagai wakil ketua DPR dan Mahfud MD yang juga masih menjadi Menko Polhukam. 

Lalu, ada juga Prabowo Subianto yang telah ditetapkan sebagai capres dan tak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. 

Baca juga: Ganjar Pranowo Tanggapi Desakan Gibran Mundur dari Wali Kota Solo: Jika Mundur Harus Mundur Semua

Baca juga: Kesebelasan Muaro Jambi Bersiap Hadapi Tebo Setelah Menang Telak dari Tanjabtim 4-0

Baca juga: PJ Wali Kota Jambi Kunjungi Vihara Sakyakirti, Jalin Siturahmi dengan Pemuka Agama Budha

"Ketentuannya tidak mundur sudah terlanjur ketentuannya tidak mundur. Yang terjadi seperti ini kalau baiknya memang mundur semuanya pejabat publik."

"Termasuk kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud, juga Cak imin juga, Pak Prabowo juga, ini kan mereka yang menjabat," kata Ganjar di Magetan, Jawa Timur, Jumat (19/1/2024).

Ia menyebut, saat ini hanya dirinya dan Anies Baswedan yang tidak menjabat sebagai pejabat publik. 

"Kan cuma saya sama Mas Anies aja yang tidak sedang menjabat. Jadi kalau kemudian kebijakan yang diambil itu tidak mundur, maka risiko ini akan diambil dan terjadi hari ini risikonya potensi penyalahgunaan kewenangan terus tidak akan fokus pada pekerjaannya."

"Kalau mundur selesai, orang mau masuk politik kan ada pilihan pilihannya. Maka regulasi tidak terlanggar tapi secara moral faktual rasanya mesti fair tidak boleh satu-satu," katanya. 

Ia mengatakan, sebaiknya para kontestan politik mundur dari jabatan publiknya. Namun, itu harus dilakukan oleh seluruh kandidat. 

"Kalau aturan, ya sama. Kalau mundur, mundur semua. Kalau enggak, ya enggak mundur. Masing-masing ada risikonya."