Timnas AMIN Sindir Menhan Prabowo Soal Belanja Alat Perang dari ULN: Pemimpin Harus Punya Prioritas

TRIBUNJAMBI.COM - Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) menyindir belanja kebutuhan perang oleh Kementerian Pertahanan yang didanai dari utang luar negeri (ULN).

Sindiran itu disampaikan Juru Bicara Timnas AMIN, Sukamta dengan  mengingatkan pentingnya kecerdasan pemimpin.

Kecerdasan yang dimaksud yakni dalam membuat skala prioritas kebijakannya agar tidak mengorbankan rakyat.

Dalam hal itu dia mencontohkan soal belanja kebutuhan perang oleh Kementerian Pertahanan yang didanai dari utang luar negeri Pemerintah dengan alokasi anggaran yang meroket.

Menurutnya, hal tersebut tidak tepat.

Karena itu, pernyataan Cawapres Muhaimin Iskandar soal pembelian alutsista dalam situasi tidak sedang perang juga menunjukkan peringatan agar seorang pemimpin (kepala negara) harus memiliki prioritas dalam pembangunan.

Hal ini karena Indonesia kini sedang menghadapi keterbatasan anggaran.

"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," kata dia kepada wartawan, Minggu (7/1/2024).

Baca juga: Orang-orang di Balik Strategi Ganjar, Prabowo dan Anies Jelang Debat Capres 2024 di Istora

Baca juga: Prabowo-Gibran Perkuat Pertahanan Melalui Hilirisasi Digital Atasi Ancaman Siber: Konsep Kita DDNA

Baca juga: Ke Jambi, Kaesang Konsolidasi Dengan Relawan, Menangkan Prabowo Gibran

Anggota Komisi I DPR RI ini menyatakan bahwa paradigma ‘Civis pacem para bellum’ (kalau ingin damai, harus siap perang) harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya.

"Anggaran belanja alutsista jangan sampai melampaui yang semestinya, mengingat rakyat juga butuh kesejahteraan," kata dia.

Sukamta melanjutkan, ketahanan tidak melulu soal militer, tidak melulu soal alutsista.

"Karena model perang sekarang sudah terus berkembang, tidak hanya perang militer, ada juga perang nonmliter, dan perang hibrida," ujarnya.

Spektrum ancaman juga tidak hanya ancaman militer, tapi juga ada ancaman nonmiliter dan hibrida.

Di dalam UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) diatur soal 3 bentuk ancaman ini.

“Sehingga ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh, meskipun alutsista kuat," ujar politisi PKS itu.

Baca juga: Renungan Harian Kristen 7 Januari 2024 - Waspadai, Kasih yang Menyimpang!