Gubernur Malut Ditangkap Bersama 14 Orang Lainnya, KPK Miliki 1x24 Jam untuk Tentukan Status Hukum

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi pemberantas Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, Senin (18/12/2023).

Dalam operasi tersebut KPK juga menangkap 14 orang secara paralel di dua wilayah, yakni DKI Jakarta dan Maluku Utara pada Senin, 18 Desember 2023.

"Sejauh ini sekitar lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun di kota Ternate. Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (19/12/2023).

Saat ini Abdul Ghani Kasuba dan 14 orang lainnya sudah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Abdul Ghani Kasuba dkk.

"Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap. Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai," kata Ali.

Baca juga: KPK OTT Gubernur Maluku, Abdul Ghani Kasuba Ditangkap di Sebuah Hotel di Jakarta Selatan

Baca juga: Sosok Abdul Gani Kasuba Gubernur Maluku Utara yang Kena OTT KPK Terkait Lelang Jabatan dan Pengadaan

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan OTT ini berkaitan dengan dugaan lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

"Diduga dalam tindak pidana korupsi lelang jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (18/12/2023).

Kantor OPD dan Rumah Dinas Gubernur digeledah

Dikutip dari Tribun Ternate, kantor Gubernur Maluku Utara (Malut) disegel KPK.

Selain kantor Gubernur, KPK juga disebut melakukan penyegelan terhadap sejumlah kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebelum itu, KPK juga disebut menyegel ruang kerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Imran Yakub.

“Iya benar, tadi dari KPK ada datang. Mereka hanya berdua saja pakai mobil Inova warna hitam. Setelah geledah ruang Pak Kadis langsung pergi,” ujar staf Dikbud yang tidak menyebutkan namanya.

“Ruangan sudah disegel KPK setelah geledah tadi,” kata seorang anggota yang bertugas di kediaman Gubernur Malut di Ternate.

Kini, pintu kantor Kepala Dikbud Maluku Utara sudah dipasang garis KPK dengan tulisan "Dalam pengawasan KPK".