Jokowi ke Anies Soal Indeks Demokrasi Menurun: Ada yang Caci Maki dan Rendahkan Presiden, Biasa Saja

Jokowi menganggap biasa saja yang mencaci maki dan merendahkannya sebagai presiden, dan itu bentuk dari demokrasi di tanah air.  

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Jokowi angkat bicara terkait pernyataan Calon Presiden Anies Baswedan yang menyebut indeks demokrasi di Indonesia saat ini sedang menurun.

Jokowi menyebutkan bahwa hal itu akan menjadi evaluasi pemerintah.

"Ya itu sebagai evaluasi," kata Jokowi usai meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2 di Kawasan Monas, Jakarta, Jumat, (15/12/2023).

Menurut Presiden Jokowi, pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam menyampaikan pendapat atau berekspresi.

Dia mencontohkan, ada yang mencaci maki dan merendahkan presiden.

Namun caci maki itu tidak dibalas dan hanya dianggap biasa saja.

"Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan-pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekkan juga biasa-biasa saja," katanya.

Baca juga: Ganjar Ragu Jokowi Dukung Prabowo di Pilpres 2024: Elektabilitas Harusnya 100 Persen Kalau Didukung

Baca juga: Soroti Soal Janji Kampanye Bansos, Pengamat Politik Nilai Ini Tidak Etis dan Tidak Mendidik

Baca juga: Belasan Rumah di Tanjung Jabung Barat Terbakar Dini Hari, Polisi Masih Selidiki Penyebabnya

Presiden Jokowi juga mengungkapkan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi di depan Istana dan di kawasan Patung Kuda hampir ada setiap pekan.

Baginya, adanya unjukrasa tersebut tidak ada masalah.

"Di patung kuda, di depan istana demo juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada. Juga engga ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya Capres nomor urut 01, Anies Baswedan mengklaim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mengalami penurunan.

Bahkan, dia sampai menyebut bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan proses demokrasi saat ini.

"Ketika bicara demokrasi minimal tiga. Satu adalah adanya kebebasan berpendapat, oposisi penyeimbang pemerintah, ketiga ada pemilu, proses pilpres yang netral transparan dan jurdil," tuturnya dalam debat capres 2024 di Kantor KPU, Jakarta pada Selasa (12/12/2023).

Selain itu, Anies juga menyebut penyebab demokrasi di Indonesia menurun lantaran adanya pasal karet di UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Dan kalau kita saksikan, bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita," ujar Anies Baswedan.

Baca juga: Kabar Gempa Hari Ini Kamis 14 Desember 2023 di Maluku Utara dengan Bermagnitudo 4.4

Namun, Data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait IDI pada tahun 2014-2022 justru berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Anies.

Pada tahun 2014, level IDI mencapai 73,04 dan mengalami penurunan tipis di tahun 2015 menjadi 72,82.

Kemudian, penurunan kembali terjadi di tahun 2016 di level 70,09. Namun setelah itu tren IDI mengalami peningkatan meski pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan di level 73,66 setelah di tahun sebelumnya menyentuh 74,92.

Hanya saja, semenjak itu tren IDI mengalami peningkatan signifikan seperti di tahun 2022 yang menyentuh skor 80,41.

Mengutip BPS, saat level IDI berada di atas 80 poin maka bernilai "baik". Indeks 60-80 maka bernilai "sedang" dan indeks lebih kecil dari 60 poin, maka bernilai "buruk".

Hanya saja, berkaca pada pernyataan Anies, indeks demokrasi di Indonesia menurut data BPS tahun 2022, justru mencatatkan level tertinggi terkait demokrasi.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kekecewaan Ammar Zoni ke Irish Bella Berujung Pakai Narkoba Lagi: Ibel Terus Nuduh AKu

Baca juga: FKUB Batanghari Ajak Ormas dan Pemuda Wujudkan Pemilu Aman dan Damai

Baca juga: 13 Orang Rohingya di Pekanbaru, Ngaku Dibawa Orang Tak Dikenal

Baca juga: Hasil Kelulusan PPPK di Tanjab Barat Diumumkan Dalam Waktu Dekat

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com