Pendapat Anies, Prabowo, Ganjar Soal Pemberantasan Korupsi - Dimiskinkan, Nusakambangan, Revisi UU

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subiant0 beri pendapat soal penanganan kasus korupdi di Indonesia

TRIBUNJAMBI.COM - Tiga Calon presiden (capres) 2024 bicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Debat pertama capres digelar di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

Berikut pendapat Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto soal Pemberantasan Korupsi

Ganjar Pranowo

Ganjar menyoroti soal penegakkan hukum yang bakal dilakukannya jika terpilih sebagai presiden RI di 2024.

Ganjar Pranowo mengatakan, penegakkan hukum awal bagi pelaku koruptor adalah dengan memberikan mereka kemiskinan.

"Dari sisi penegakan hukumnya dulu, maka kalau saya mulai dari sini maka yang harus dilakukan (bagi pelaku koruptor) adalah kemiskinan," kata Ganjar dalam debat perdana capres di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Ganjar menambahkan, nantinya ia akan merampungkan pembentukan UU Perampasan Aset.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan, para koruptor harus dibawa dan ditahan di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Hal itu, dilakukan guna memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Baca juga: Debat Pilpres bukan Forum Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Kuat di Sektor Hukum

Baca juga: Dukungan All Out dari Masyarakat Jambi untuk Putra Asal Sarolangun, Edi Purwanto Maju ke DPR RI

"Kedua adalah perampasan aset. Maka segera kita bereskan UU Perampasan Aset. Dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusakambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main," tegasnya.

Kemudian, Ganjar juga menyebut, seorang pemimpin harus memberikan contoh melalui gaya hidup sederahana dan tidak bermewah-mewahan untuk mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyampaikan, dua hal penting untuk para pejabat.

"Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik. Sehingga saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan."

"Kedua, jangan biarkan mereka setor pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi kerunyaman itu akan muncul," katanya.

Tak hanya itu, Ganjar memaparkan terkait data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara mencapai sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian terjadi.

"Dan itu equivalent kalau bisa kita pakai untuk membuat Puskesmas kira-kira 27.000," kata Ganjar.

"Edukasi itu harus ditunjukkan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu memutuskan itu," tambahnya.

Baca juga: Dukungan All Out dari Masyarakat Jambi untuk Putra Asal Sarolangun, Edi Purwanto Maju ke DPR RI

Anies Baswedan

Lantas, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengeluarkan pendapatnya soal pemberantasan korupsi di Indonesia.

Anies mengatakan, ada empat cara yang mesti dilakukan untuk menangani masalah ini.

"Koruptor dijerakan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan, satu," kata Anies dalam debat capres, Selasa malam.

Anies juga mengatakan, undang-undang KPK harus direvisi.

"Kedua, undang-undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali," sambung Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, juga ingin pemberantasan korupsi melibatkan masyarakat secara luas, bukan hanya aparat penegak hukum.

"Ketiga, memberikan imbalan atau reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang."

"Dengan begitu, bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi," jelasnya.

Anies juga mengatakan, standar etika untuk pimpinan KPK harus tinggi.

"Keempat, adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi," ucap Anies.

Baca juga: Penjelasan Ending Leave the World Behind, Maksud Serial FRIEND di Film Ini

Baca juga: Download MP3 DJ Remix Mixtape Dutch 2023 Full Bass, Convert Lagu di YTMP3 Gratis

Prabowo Subianto

Calon presiden nomor urut 2, Prabowo, menegaskan ia setuju dengan pendapat Ganjar dalam hal pemberantasan korupsi.

"Terus terang saja saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar, masalah korupsi," ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, korupsi merupakan pengkhianatan terhadap bangsa.

Selain itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu, mengatakan korupsi harus diberantas dengan memperkuat KPK dan instansi lainnya.

"Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa, harus diberantas sampai akar-akarnya, kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat kepolisian, kejaksaan."

"Perkuat Ombudsman semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat, BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ucap Prabowo.

Diketahui, debat capres-cawarpres akan digelar sebanyak lima kali, dimulai pada 12 Desember 2023.

Dilanjutkan debat tanggal 22 Desember 2023.

Kemudian, debat ketiga dan keempat digelar pada 7 dan 14 Januari 2024.

Debat terakhir akan dilaksanakan pada 4 Februari 2024, sebelum hari pencoblosan Pilpres 14 Februari 2024.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ganjar, Anies, dan Prabowo soal Berantas Korupsi: Tahan Koruptor di Nusakambangan hingga Perkuat KPK, 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Debat Pilpres bukan Forum Gimmick, Pakar Komunikasi: Ganjar-Mahfud Kuat di Sektor Hukum

Baca juga: Pelajar Busur Pelajar di Kendari, 3 Pelajar Diamankan dan Terancam 2 Tahun Penjara

Baca juga: Mayang Sedih karena Terus-terusan Dihujat Netizen: Aku Emang Gak Sempurna