Polemik Pembangunan Stockpile Batubara di Aurduri, DPRD Provinsi Jambi Sebut Butuh Atensi Khusus

Rencana pembangunan stockpile batubara di kawasan Aurduri 1 Kota Jambi ditentang warga sekitar

TRIBUNJAMBI.COM - 26 RT di Aurduri 1, Kelurahan Aur Kenali, Kota Jambi menolak pembangunan stockpile batubara di kawasan itu.

Tak hanya sekali, beberapa kali emak-emak di kawasan Aurduri 1 demo penolakan stockpile.

Terkait penolakan ini, anggota DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyebut jika pendirian stockpile di Kelurahan Aur Kenali sebelumnya sudah di bahas di berbagai forum

"Beberapa kali dalam rapat paripurna pak Rocky Candra juga sudah menyuarakan ini, ini juga sudah dibahas di berbagai forum," jelasnya.

Langkah selanjutnya, untuk percepatan pihaknya akan memangil mitra komisi III DPRD provinsi Jambi.

"Kita akan panggil mitra kondisi III yaitu ESDM dan Dinas lingkungan hidup untuk mengambil percepatan," tutupnya.

Hal senada juga dikatakan Rocky Candra, anggota DPRD Provinsi Jambi dapil Kota Jambi.

Baca juga: Pengantin di Medan Batal NIkah saat Akan Pemberkatan, Gara-gara Ucapan Mempelai Wanita

Baca juga: Inara Rusli Kecewa Virgoun Ajukan Banding atas Gugatan Hak Royalti Lagu: Sangat Disayangkan

Baca juga: Isuzu Perluas Jaringan di Sumatera, Buka Outlet Kedua di Jambi

Rocky Candra dari Fraksi Gerindra mengatakan, pendirian stockpile di kelurahan Aur Kenali mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

"Adanya penolakan ini, saya mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk bisa menjadi atensi khusus aspirasi masyarakat penolakan dari 26 RT dan desa-desa sekeliling Muaro Jambi yang berdampak langsung terhadap stockpile batubara ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Rocky Candra mengatakan jangan sampai hal ini di permasalahankan lagi di kemudian hari dan menurut tata ruang wilayah ini adalah wilayah pemukiman penduduk bukan wilayah industri.

"Jangan sampai nanti kita ribut setelah ada korban jiwa, setelah nanti anak-anak dan masyarakat terkena ISPA terkena TBC baru nanti ribut saling menyalahkan," tambahnya.

"Menurut tata ruang wilayah ini merupakan wilayah pemukiman penduduk bukan industri dan harapan kami supaya suara-suara masyarakat ini dapat didengar dan juga diperhatikan oleh Pemerintah provinsi Jambi," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Inara Rusli Kecewa Virgoun Ajukan Banding atas Gugatan Hak Royalti Lagu: Sangat Disayangkan

Baca juga: Resmi Terbentuk, Holding PTPN Gabungkan 13 Perusahaan Jadi Sub-Holding Palmco dan Supportingco

Baca juga: Apel Siaga Pengawasan, Bawaslu Provinsi Jambi Komitmen Mewujudkan Pemilu Jurdil Dan Berintegritas