DPRD Provinsi Jambi Minta Inspektorat Tegas Awasi Kinerja OPD

Mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Jambi dari minta Inspektorat Provinsi Jambi tegas dalam mengawasi pelaksanaan urusan Pemprov Jambi.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Fauzi Ansori belum lama ini.

Mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inspektorat mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Inspektorat juga bertugas melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis.

Baca juga: Dinsos P2PA Mencatat 19 Kasus Anak Terjadi Sepanjang 2023, Mayoritas jadi Korban

Baca juga: BCL dan Tiko Aryawardhana Resmi Menikah, Foto Akad Nikahnya Beredar di Sosial Media

"Fraksi Partai Demokrat melihat bahwa fungsi Inspektorat Provinsi Jambi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan intern melalui pemeriksaan (audit), pengusutan (investigasi), review, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya belum terlaksana dengan baik," jelasnya.

Ahmad Fauzi Ansori melanjutkan, semestinya tidak terjadi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum dianggarkan dan belum ditetapkan dalam APBD Provinsi Jambi yang sempat mencuat beberapa waktu lalu di instansi Pemprov Jambi.

"Kami memandang hal tersebut adalah kesalahan yang fatal dan terlihat Inspektorat Provinsi Jambi seolah tidak hadir dalam pencegahan permasalahan ini," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Betharia Sonata Rela Tidur di Lantai Sejak Leon Dozan Dipenjara karena Aniaya Rinoa Aurora

Baca juga: Berita AS Roma: Houssem Aouar Terancam Dijual usai Disindir Jose Mourinho

Baca juga: Komentar Dhena Devanka Soal Ijonk Rangkul Ririn Dwi Ariyanti: Bukan Gosip Lagi