Biaya Haji 2024 Rp 93,4 Juta, DPR Usul 60 Persen Dibayar Jemaah

TRIBUNJAMBI.COM - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 telah ditetapkan sebesar Rp93,4 juta.

Angka ini lebih rendah dari usulan Kementerian Agama (Kemenag) sebelumnya, yakni Rp 105 juta.

BPIH terbagi menjadi dua komponen, yaitu yang langsung dibebankan kepada jemaah haji atau Bipih, dan komponen yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi) melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Komisi VIII DPR mengusulkan 60 persen dari biaya haji 2024 dibayar langsung oleh jemaah dan 40 persen ditutupi dari nilai manfaat.

Pada musim haji 2023, biaya yang dibayar jemaah yakni Rp49.812.700,26 (55,3 persen), sedangkan yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp40.237.937 (44,7 persen).

Jika menilik dari usulan Komisi VIII maka biaya haji yang dibayarkan jemaah tahun 2024 akan lebih besar persentasenya.

Baca juga: Jadi Tersangka Pemerasan Firli Bahuri Masih Ngantor di KPK, DPR & Samad Minta Pimpinan KPK Diperiksa

Baca juga: Direktur AS Roma Bocorkan Persaingan Transfer untuk dapatkan Lukaku dan Dybala

Baca juga: Kunci Jawaban PAI Kelas 11 Halaman 97, 5 Cara Mencegah Penyalahgunaan Narkoba

"Dengan komposisi ini, per jemaah diperkirakan membayar rata-rata Rp55 - 56 juta per jemaah. Selebihnya ditutupi dari nilai manfaat sebesar Rp38 juta," kata Ace dalam rapat dengan Kementerian Agama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Ace mengatakan, penurunan angka kenaikan biaya haji yang telah disepakati panja dan pemerintah ini akan segera ditindaklanjuti dengan keputusan sebagai BPIH tahun 2024.

“Kami tetap memperhatikan agar nilai manfaat uang haji digunakan jemaah haji yang seharusnya dan menjaga keberlanjutan (sustainibilitas) uang haji," ujar Ace.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Bulan Sutena Mendadak Unggah Foto Berhijab, Warganet Ramai Doakan Pindah Keyakinan

Baca juga: Diisukan Rumah Tangga Bermasalah, Video Lama Teuku Ryan dan Ria Ricis jadi Sorotan

Baca juga: Jadi Tersangka Pemerasan Firli Bahuri Masih Ngantor di KPK, DPR & Samad Minta Pimpinan KPK Diperiksa