Profil Capres Cawapres No 3 Ganjar-Mahfud, Parpol Pengusung hingga Tim Kampanye

Namun MD yang berada di belakang nama Mahfud, tidak lain ialah singkatan dari nama ayahnya.

Nama itu dilekatkan padanya, karena dulu ketika bersekolah ada seseorang yang juga bernama Mahfud di kelasnya.

Lantas gurunya menyematkan nama sang ayah di belakang nama Mahfud, dan jadilah Mahfud MD.

Pendidikan :

Madrasah Ibtida'iyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
SD Negeri Waru Pamekasan, Madura
Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), SLTP 4 Tahun, Pamekasan Madura
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), SLTA 3 Tahun, Yogyakarta
S1 Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta

S1 Fakultas Sastra dan Kebudayaan (Sasdaya) Jurusan Sastra Arab, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Program Pasca Sarjana S2, Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Program Doktoral S3, Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Karier politik Mahfud MD

Pada 1998, Mahfud MD diangkat menjadi Direktur Pascasarjana di UII, Yogyakarta, hingga 2001. Adapun pada 2000 hingga 2001, Mahfud MD menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada tahun yang sama, Mahfud MD juga menjadi anggota Tim Ahli Badan Pembinaan Hukun Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM.

Lalu, pada 2001, Mahfud MD ditunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Setelah itu, Mahfud MD masuk ke dunia politik dengan bergabung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mahfud MD sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PKB pada 2002 hingga 2005.

Ia juga sempat terpilih menjadi anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2004-2008 untuk Fraksi PKB. Kemudian, pada 2008, Mahfud MD terpilih menjadi hakim konstitusi melalui jalur DPR.

Ia juga terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi selama dua periode, yakni 2008-2011 dan 2011-2013.

Kemudian, pada 2017, Mahfud MD menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila hingga 2018.