Kerangka Kasus Dugaan Suap pada OTT KPK di Sorong, Pj Bupati hingga Kepala Perwakilan BPK Ditangkap

TRIBUNJAMBI.COM - Kerangka kasus yang membuat Pj Bupato Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Diketahui OTT KPK di Sorong dilakukan pada Minggu (12/11/2-23) dini hari.

OTT ini terkait dugaan suap terkait pengkondisian temuan BPK di Pemkab Sorong.

Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, pada kasus dugaan suap ini KPK sudah mengamankan 10 orang dari dua lokasi yakni di Kabupaten Sorong dan Jakarta.

10 orang yang diamankan yakni Kepala BPKAD Kabupaten Sorong, ES; Staf BPKAD Kabupaten Sorong, MS; Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso; Kasub AUD BPK Provinsi Papua Barat, AH; Ketua Tim Pemeriksa BPK, DP; Anggota Tim Pemeriksa BPK, DFD.

"Serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat, PLS; Staf BPK Papua Barat, DM; Security BPK Papua Barat, EP; dan Tenaga Ahli BPK, FJ," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (14/11/2023).

KPK melakukan OTT terhadap Yan Piet Moso ketika dirinya tengah memberikan uang tunai kepada AH, DP, dan DFD yang merupakan perwakilan dari PLS.

Baca juga: Ratusan Kepsek di Muaro Jambi Digembeleng Pemahaman Bela Negara oleh Mayor Beni

Baca juga: Satlantas Polres Batanghari Telah Keluarkan 2.972 Surat Tilang, Terbanyak Angkutan Batubara

"(Suap) bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong," kata Firli.

Setelah mengetahui adanya suap tersebut, Firli mengatakan pihaknya membentuk dua tim untuk mengamankan beberapa orang di Sorong dan Jakarta.

"Yang bertugas pertama adalah mengamankan YPM, ES, MS, AH, DP di Sorong. Sedangkan untuk PLS diamankan di Jakarta," tuturnya.

Barang bukti yang diamankan uang sekitar Rp 1,8 miliar dan jam tangan Rolex.

Kerangka Kasus

perkara ini berawal dari penambahan adanya daerah otonomi baru (DOB) di Papua yaitu Papua Barat Daya sesuai perintah perundang-undangan berlaku.

Lantas, kata Firli, pasca adanya DOB tersebut, BPK pun melakukan pemeriksaan laporan keuangan di Papua Barat Daya.

Selanjutnya, BPK pun melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya tidak termasuk keuangan dan kinerja terhadap APBD Kabupaten Sorong Tahun 2022-2023.

"Di dalam surat tugas tersebut, komposisi personil yaitu PLS sebagai penanggung jawab, AH selaku pengendali teknis, DP sebagai ketua tim untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggara 2022-2023 pada Pemerintah Sorong dan instansi terkait lainnya," tutur Firli.

Firli menyebut, BPK menemukan beberapa data terkait APBD Kabupaten Sorong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Alhasil, anak buah Yan Piet Mosso yaitu ES dan MS menjalin komunikasi dengan AH dan DP yang merupakan perwakilan dari PLS.

Firli mengatakan, salah satu komunikasi yang dilakukan adalah pemberian uang oleh ES dan MS kepada AH dan DP agar temuan BPK yang disebut janggal itu menjadi dihilangkan.

Baca juga: Resmi Jadi Janda, Inara Rusli Ogah Buru-buru Cari Pengganti Virgoun: Semua Berproses

Baca juga: Musim Pancaroba Pasokan Cabai di Jambi dari Lokal dan Luar, Disperindag Antisipasi Lonjakan Harga

"Terkait teknis penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah diantaranya di hotel di Kota Sorong," tuturnya.

"Secara bergantian ES dan MS menyerahkan uang kepada AH dan DP. Setiap penyerahan uang kepada AH dan DP selalu dilaporkan oleh ES dan MS, begitupun AH dan DP yang melaporkan dan menyerahkan uang ke PLS," sambung Firli.

Firli menyebut, jumlah uang yang diterima PLS dari YPM lewat anak buahnya sejumlah Rp 940 juta dan satu jam tangan Rolex.

Sedangkan uang lain yang turut diterima PLS, AH, dan DP totalnya mencapai Rp 1,8 miliar.

Pasca terjaring OTT, Firli mengatakan para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung 14 November-3 Desember 2023 di Rutan Negara KPK.

Akibat perbuatannya, YPM, ES, dan MS selaku pemberi suap disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Perubahan tentang UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara PLS, AH, dan DP sebagai penerima disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Update OTT Pj Bupati Sorong: KPK Tangkap 10 Orang, Uang Rp 1,8 Miliar dan Jam Tangan Rolex Disita, 

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ratusan Kepsek di Muaro Jambi Digembeleng Pemahaman Bela Negara oleh Mayor Beni

Baca juga: Kecamatan dan Desa di Tanjab Timur Diimbau Segera Melakukan Peluasan PBB-P2

Baca juga: Musim Pancaroba Pasokan Cabai di Jambi dari Lokal dan Luar, Disperindag Antisipasi Lonjakan Harga