Prabowo Subianto Sudah Punya Cawapres, Pengamat Sebut Kelemahan Prabowo Jika Paksakan Gibran

TRIBUNJAMBI.COM - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memastikan Prabowo Subianto sudah mengantongi nama sosok cawapres.

Meski demikian, ia enggan mendahului untuk bicara soal siapa cawapres Prabowo Subianto.

Termasuk soal apakah Gibran Rakabuming sudah ditetapkan menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra itu.

"Kita tidak mau mendahului. Saya nggak boleh mendahului, makasih ya," kata Zulhas saat ditemui di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023) malam.

"Jadi sebetulnya kalau yang disepakati, kalau partai-partai, sudah ada namanya di kantong Pak Prabowo," imbuh dia.

Saat disinggung mengenai jumlah bacawapres Prabowo Subianto, Zulhas mengatakan hanya satu nama yang dikantongi Menteri Pertahanan itu.

"Di kantong ya satu, masak namanya dua? Sudah ada di kantong Pak Prabowo, nanti ya," pungkasnya.

Baca juga: Anies-Cak Imin Diperiksa Dokter Berbeda saat Pemeriksaan Kesehatan di RSPAD

Baca juga: Panik Kuasa Hukum Rebecca Klopper Keceplosan Soal Video Syur Kliennya, Singgung Kasus Ariel NOAH

Diketahui, Prabowo dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudohoyono (AHY), mendatangi rumah dinas Zulhas pada Jumat malam.

Pantauan di lokasi, mobil Prabowo dan AHY keluar dari rumah dinas Zulhas sekitar pukul 21.30 WIB.

Sebelumnya, Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan penentuan cawapres Prabowo akan diputuskan pada pertemuan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pertemuan itu, kata Airlangga, bakal digelar dalam waktu dekat.

"Nanti akan dibahas dalam satu (hari ini), dua (besok) ke depan," katanya, Jumat.

Kelemahan Prabowo Subianto Jika Paksakan Gibran Cawapres

Dosen Ilmu Politic & International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai banyak kelemahan yang ditemukan jika Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

"Mulai dari serangan politik dinasti, tudingan penyalahgunaan kekuasaan untuk mengatur independensi kehakiman, masih terbukanya celah kontroversi mekanisme legal-formal atas implementasi putusan MK hingga membuncahnya kebencian PDIP terhadap keluarga Jokowi, yang membuka ruang bersatunya kekuatan PDIP dengan Koalisi Perubahan di putaran kedua Pilpres 2024 mendatang," ujar Umam dalam pesan yang diterima, Sabtu (21/10/2023).