Reaksi Menohok Hasto PDIP Soal Isu Jokowi Pindah ke PSI Setelah Tak Jadi Presiden

TRIBUNJAMBI.COM - Isu Joko Widodo (Jokowi) akan pindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari PDI Perjuangan setelah tak lagi menjabat sebagai presiden ditanggapi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Terkait kabar tersebut, Hasto mengatakan pihaknya tak mau berspekulasi dengan isu-isu.

Namun dia dan PDI Perjuangan hanya fokus pada hal-hal yang bersifat objektif.

"PDIP itu berdiri kokoh pada hal-hal yang objektif, rasional yang melekat dengan kehendak rakyat," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) menegaskan isu bisa muncul kapan saja dan hampir setiap hari.

"Jadi kami tidak berbicara isu karena bisa muncul jutaan isu setiap hari," ujar Hasto.

Hasto menjelaskan PDI Perjuangan berbicara hal-hal objektif rasional yang berkaitan hajat hidup orang banyak.

Baca juga: Presiden Jokowi Dikabarkan akan Reshuffle Kabinet, Buntut Kasus Kementan dan Kemenkominfo?

Baca juga: Megawati Tak Sepakat Capres Terpilih di Pilpres 2024 Ubah Kebijakan Presiden Jokowi: Kapan Mau Maju?

Baca juga: Muhaimin Iskandar Khawatir Suara PKB Diambil PSI Usai Kaesang Pangarep Jadi Ketua Umum

"Itu yang dibahas oleh PDIP dan jadi fokus dari seluruh gerakan kepartaian kami," ungkapnya.

Isu Presiden Jokowi pindah ke PSI muncul setelah putra bungsunya, Kaesang Pangarep bergabung dengan PSI.

Bahkan, kini Kaesang resmi menjadi sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha.

Respon PDI perjuangan Soal Jokowi Gantikan Megawati Soekarnoputri

PDI Perjuangan (PDIP) merespon soal usulan pergantian Ketua Umum dari Megawati Soekarnoputri ke Joko Widodo (Jokowi).

Usulan tersebut ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto.

Dia menyebutkan menerima usulan itu sebagai gagasan.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," ujar Hasto, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Sebelumnya, usulan untuk menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan disampaikan oleh kakak Megawati, Guntur Soekarnoputra.

Putra sulung Presiden Pertama RI, Soekarno, itu juga mengusulkan agar Megawati Soekarnoputri berganti posisi sebagai Dewan Pembina PDIP.

Baca juga: Sinyal Presiden Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Damrizal: Pernyataan di Rakernas PDIP

Terkait usulan tersebut, Hasto mengatakan, proses pergantian atau suksesi kepemimpinan Ketua Umum PDIP baru akan dibahas setelah Pemilu 2024.

Sementara itu, forum pergantian ketua umum, kata Hasto, akan dilakukan lewat kongres keenam partai yang akan digelar pada 2025.

Dalam forum itu, kata Hasto, proses transisi pergantian ketua umum akan ditentukan oleh suara kader.

"Nah, di dalam kongres itu, kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi, sehingga itulah yang nanti mekanisme yang berjalan di dalam partai," jelasnya.

Terlepas dari usulan tersebut, Hasto mengatakan pihaknya akan terus mendukung Presiden Jokowi, mengingat masa jabatan Jokowi menyisakan waktu beberapa bulan lagi.

Adapun salah satu yang akan terus didukungnya itu, yakni soal kedaulatan pangan.

"Tugas PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya sehingga dalam waktu yang tersisa ke depan itu legasi daripada presiden dapat ditingkatkan, termasuk dalam mewujudkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," pungkasnya, dilansir dari Antara.

Melalui kolom opini yang ditulisnya di Harian Kompas, Sabtu (30/9/2023), Guntur mengatakan Jokowi tetap dibutuhkan untuk berada dalam lingkaran kekuasaan dan pemerintahan, paling tidak sebagai ketua umum partai politik.

"Mengingat pemikiran dan pengalamannya yang tentu masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, hal itu perlu dipertimbangkan," kata Guntur.

"Apakah tak mungkin Jokowi meneruskan estafet kepemimpinan di PDIP sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati menjadi Ketua Dewan Pembinanya?" ucap Guntur.

Terlebih, kata dia, Jokowi merupakan anak ideologis Bung Karno karena selama 10 tahun menjadi Wali Kota Solo, dua tahun lebih menjadi Gubernur DKI Jakarta, dan nanti 10 tahun menjadi Presiden RI.

"Yang berarti selama 22 tahun di pemerintahan, Jokowi konsisten melaksanakan ide-ide Bung Karno," ungkap Guntur.

Karenanya, Guntur menilai langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP sangat dimungkinkan dan sudah barang tentu kalau mau dilakukan, melalui suatu kongres luar biasa yang benar-benar demokratis.

"Dalam hal ini, jika nanti disetujui Megawati akan menjadi ketua dewan pembina, dapat saja kepada Megawati diberikan lagi hak prerogatif layaknya sebelumnya. Masalahnya adalah, apakah Megawati, Jokowi, dan partai mau?" imbuhnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Dewi Perssik Diduga Terseret Kasus Promosi Judi Online

Baca juga: Pemprov Jambi Jamin Ketersediaan Beras Cukup untuk 6 Bulan

Baca juga: Jadwal Acara NET TV Hari ini Rabu 4 Oktober 2023: Makan Enak dan Drakor Birth Of A Beauty

Baca juga: Jadwal Acara SCTV Hari ini Rabu 4 Oktober 2023: Sinetron Di Antara Dua Suami dan Satu Cinta Dua Hati

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com