KPK Minta Pemerintah Daerah Jambi Tuntaskan Masalah Aset, Ini Kata Al Haris

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris mengakui masih banyak aset pemerintah daerah yang belum tersertifikasi hingga saat ini.

"Saya kira masih banyak aset Pemda yang hari ini belum tersertifikatkan, itu rawan dan sangat mungkin sekali bisa terjadi dijual atau diklaim punya yang bersangkutan dan sebagainya," kata Al Haris seusai Rapat koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Jambi bersama Kepala Daerah dan Ketua DPRD se- Provisni Jambi, Kamis (14/9/2023).

Haris mengatakan rapat koordinasi bersama KPK RI merupakan kesempatan yang sangat bernilai untuk pemerintah daerah Provinsi Jambi. Sebab, dari semua item yang disampaikan diantaranya barang milik daerah, PTSL dan sebagainya bisa untuk mempercepat pensertifakatkan.

“Jika aset ini sudah menjadi milik Pemda ada sertifikasinya, nah ini bisa kita kerjasamakan denggan pihak ketiga dan akan mendatang keuntungan untuk kita,” jelasnya.

Al Haris akan menindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk bisa diteruskan bahkan nanti dianggarkan di APBD agar kerjasama dengan BPN bisa lancar.

“KPK sudah mengimbau dan kita wajib untuk menindaklanjutinya dengan cara menambah anggarannya karena kalau di BPN saja maka akan minim anggarannya.”

“Kedua, kita akan telusuri aset yang belum terdata dan terdaftar di neraca aset kita, telusuri pasti masih ada, sampai nantinya menjadi aset milik daerah yang ada sertifikasinya,” pungkasnya.