Pilpres 2024

Sempat Usul Ubah Nama, Partai Pengusung Anies-Muhaimin Sepakat Tetap Usung Koalisi Perubahan

Nama koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimini Iskandar atau Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 tetap Koalisi Perubahan.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Capture IG @aniesbaswedan
Nama koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimini Iskandar atau Anies-Muhaimin di Pilpres 2024 tetap Koalisi Perubahan. 

"Nah inginnya loh ini belum diputuskan ya. Ini baru aspirasi dari Dewan Syuro," kata Maman kepada awak media di sela acara Tour de Wali Songo PKB di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Yakin PKS Tetap Dukung di Pilpres 2024 Meski Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres

Baca juga: Heboh, Calon Pengantin Wanita di Lombok Tengah Ternyata Seorang Pria

Hanya saja, Maman menyatakan, nama tersebut hanya berdasar pada usulannya yang nanti akan turut disampaikan dalam rapat dewan syuro PKB.

"Nah kami-kami sih di dewan Syuro ya, walaupun belum diajukan rapat, Kami ingin koalisi ini bernama koalisi pembaharuan berkelanjutan," tutur dia.

Respon Demokrat Soal Perubahan Nama

Partai Demokrat merespon soal usulan pergantian nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Nama koalisi tersebut sebelumnya diisi tiga partai yakni Demokrat, PKS dan Partai Nasdem.

Namun Demokrat menarik diri lantaran merasa dikhianati Anies dan Nasdem yang memilih Ketua Umum PKB Cak Imin sebagai Cawapres.

Partai Demokrat meminta agar pasangan Anies-Muhaimin menggani nama koalisi pengusung di Pilpres 2024.

Sebab Koalisi Perubahan merupakan ide AHY, yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.

Belakangan, PKB telah mengusulkan nama Koalisi Perubahan untuk diganti.

Nama yang diusulkan yakni Koalisi Pembaharuan Berkelanjutan.

Terkait perubahan nama itu ditanggapi Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Dia merespon santai soal wacana PKB ingin mengganti nama Koalisi Perubahan.

Herzaky mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu karena Demokrat sudah keluar dari KPP. 

"Silahkan saja koalisi-koalisi mereka, bukan koalisi kami. Kami kan jelas sebelumnya bertiga terus kamu ditinggal, dikhianati ya sudah mereka mau nambah apa saja silahkan bebas," kata Herzaky kepada Tribunnews dikutip Senin (11/9/2023).

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved