DPRD Provinsi Jambi Minta Pemprov Tekankan Pengusaha Bahan Bakar Lapokan Hasil Pajaknya

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi minta kepada Pemerintah Provinsi Jambi menekankan pada pengusaha pengelola bahan bakar di Jambi untuk melaporkan pajaknya pada pemerintah daerah.

Hal itu bisa dilakukan melalui Dinas membidangi penggalian Pendapatan Asli Daerah, seperti BPKAD dan sebagainya.

Kamaluddin Havis mengatakan, di Provinsi Jambi punya dua sektor pendapatan daerah yang menjadi andalan , pertama sektor pajak kendaraan bermotor dan kedua sektor pajak bahan bakar.

"Untuk itu, kita sarankan pada Pemprov Jambi bisa menekankan pada pengusaha bahan bakar di Jambi, benarkah mereka membayar pajaknya atau tidak," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Jambi juga lebih selektif mengejar pendapatan pajak kendaraan bermotor, seperti mobil pelat luar Jambi beroperasional di Jambi.

"Kan banyak mobil-mobil transportir Batubara pelat luar beroperasi di Jambi, begitu juga mobil CPO, bisa saja panggil mereka terkait balik nama TNKB dan mereka wajib tunduk pada daerah kita, dan itu harus dikejar," kata Kamaluddin Havis.

Ia juga menyarankan Pemprov Jambi harus melakukan uji petik pada kendaraan bermotor pelat luar beroperasi di Jambi, seperti mobil Batubara dan CPO.

"Pemerintah kita harus turun, mengetahui langsung berapa jumlahnya, Minsalkan mobil batu bara pelat luar beroperasi 1000 unit, mereka harus ditanyakan dokumen atau uji petik, jika ini dilaksanakan pasti akan ketahuan. Dan kami minta ada keseriusan dari Pemprov Jambi, jangan sampai belanjo padek, cari pendapatan dan mau," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: KPU Provinsi Jambi Gelar Workshop Tingkatkan Layanan Prima Informasi Publik

Baca juga: Kejari Batanghari akan Panggil Sejumlah Nama Usai Geledah Disdagkop Terkait Dugaan Korupsi Pupuk

Baca juga: Pengamat Ungkap Penyebab Elektabilitas Anies Baswedan Tercecer Jelang Pilpres 2024