Kunci Jawaban PPKN Kelas 9 Halaman 36, Hubungan UUD 1945 soal Ekonomi dengan TAP MPR

TRIBUNJAMBI.COM - Kunci jawaban kelas 9 SMP mata pelajaran PPKN Kurikulum Merdeka halaman 36.

Berikut ini materi yang membahas tentang hubungan antara isi UUD 1945 soal ekonomi dengan TAP MPR.

Bentuklah kelompok kecil, masing-masing sekitar 5 orang! Carilah bahan dan pelajari:

(1) Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial pada UUD 1945, (2) Ketetapan MPR tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Diskusikan bersama, apa hubungan antara isi UUD 1945 soal ekonomi dengan TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih tersebut?

Jawaban

Hubungan antara isi UUD 1945 soal ekonomi dan TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih

UUD 1945 Bab Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial mengatur tentang tujuan, prinsip, dan kebijakan ekonomi nasional.

Tujuan ekonomi nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip ekonomi nasional adalah berdasar atas asas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, serta dengan menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kebijakan ekonomi nasional adalah untuk mewujudkan perekonomian yang adil, makmur, dan demokratis.

TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah TAP MPR Nomor VI/MPR/2001. TAP MPR ini mengecam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai kejahatan luar biasa yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. TAP MPR ini juga menetapkan langkah-langkah untuk memberantas KKN.

Ada hubungan yang erat antara isi UUD 1945 soal ekonomi dengan TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih. UUD 1945 mengatur tentang tujuan, prinsip, dan kebijakan ekonomi nasional yang adil dan makmur.

TAP MPR tentang penyelenggaraan negara yang bersih menetapkan langkah-langkah untuk memberantas KKN yang dapat menghambat tercapainya tujuan ekonomi nasional.

KKN dapat menghambat tercapainya tujuan ekonomi nasional karena dapat menyebabkan:

Penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya alam dan keuangan negara
Perekonomian yang tidak efisien dan tidak efektif
Ketidakadilan dalam masyarakat
Kerusakan tatanan sosial dan politik
Pemberantasan KKN sangat penting untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur. Pemberantasan KKN dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: