Petani di Provinsi Jambi Rata-rata Tanam Padi Dua Kali Setahun

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi mencatat, luas tanam padi di Provinsi Jambi tahun ini seluas 105 ribu hekatre hingga sampai 120 ribu hektare.

Rerata petani di Provinsi Jambi masih menerapkan musim tanam padi dua kali dalam setahun atau IP 200.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi Rumusdar mengatakan, dari total lahan baku lebih kurang seluas 701 ribu hektare.

“Ada juga yang 3 kali dalam setahun tapi itu diselingi dengan tanaman palawija. Padi, padi dan palawija,” katanya, Senin (21/8/2023).

Untuk meningkatkan pertanaman padi, ia bilang tergantung dari ketersediaan air kalau airnya cukup mungkin semuanya IP 200. Kalau airnya tidak tersedia mungkin lebih banyak yang satu kali.

“Ada sebagian yang dua kali dalam setahun ada juga yang dua kali dalam satu tahun,” ujarnya.

Ia mengakui memang tidak semuanya dua kali karena ada daerah tertentu tidak bisa dua kali karena sumber air.

“Terluas lahan sawah di Kerinci, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Provinsi Jambi menyiapkan bantuan benih padi dari berbagai varietes untuk 22.000 hektare lahan pertanian.

Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi, Rumusdar mengatakan bantuan benih padi itu bersumber dari APBD Pemprov Jambi dan APBN.

“APBD 1 ada sekitar 12 ribu hektare kemudian juga dari APBN sekitar 10 ribu hekatre jadi totalnya ada 22 ribu hektare lahan yang mendapat bantuan benih padi,” katanya, Senin (21/8/2023).

Ia bilang, bantuan benih padi ini ada yang sudah disalurkan dan ada yang masih dalam proses penyaluran karena kelompok tani masih mempersiapankan lahan.

“Jadi kalau ada yang tanam di Agustus akan kita salurkan dan jika ada petani yang menanam di September juga kita akan salurkan,” ujarnya.

Dari luasan lahan itu seluruh kabupaten dan kota kebagian dengan varietes bermacam-macam ada impari 32 ada impara tergantung kebutuhan tempat.

“Penyaluran ini berdasarkan usulan dari kelompok tani yang masuk ke kita dari masing-masing dinas di kabupaten dan kota,” pungkasnya.