Respon PDIP Saat Kadernya, Ismail Thomas Jadi Tersangka Korupsi dan Pemalsuan Dokumen Tambang

TRIBUNJAMBI.COM - PDI Perjuangan menanggapi penetapan tersangka salah satu kadernya, Ismail Thomas oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).

Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pemalsuan dukumen izin pertambangan di Kalimantan Timur.

Mantan Bupati Kutai Barat itu disebut berperan dalam kasus tersebut.

Terkait penetapan status tersangka terhadap anggota DPR RI itu ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Utut Adianto.

Dia mengaku prihatin Ismail Thomas ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawar Jaya.

Utut menganggap Ismail Thomas telah lama dikenal sebagai teman baiknya.

"Kita kan pasti prihatin, kan temen. Beliau temen baik," kata Utut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Ismail Thomas, Anggota DPR RI Jadi Tersangka Korupsi, Palsukan Izin Tambang

Baca juga: Pria Minta Cincin Nikah Dikembalikan Usai Wanita Batalkan Pernikahan: Mungkin Dia Tak Sadar Kalau

Baca juga: Presiden Jokowi Ungkap Kesedihannya Kala Dikatakan Bodoh, Tolol, Plonga-plongo dan Firaun

Namun begitu, Utut mengaku tidak tahu menahu masalah hukum yang tengah menimpa Ismail Thomas.

"Saya juga nggak tau masalahnya," jelasnya.

Di sisi lain, Utut juga enggan berkomentar apakah akan memberikan perlindungan hukum kepada kadernya tersebut.

Ia memilih menyudahi pertanyaan awak media.

"Cukup, nanti," tandasnya.

Peran Ismail Thomas

Kejaksaan Agung Republik Indonesia(Kejagung RI) mengungkapkan peran Ismail Thomas dalam kasus pemalsuan dokumen izin tambang di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan anggota DPR RI itu sebagai tersangka dalam kasus korupsi izin tersebut Selasa (15/8/2023).

Kasus itu terkait penerbitan dokumen perjanjian pertambangan yang ada di PT Sendawar Jaya.

Baca juga: Profil dan Biodata Ismail Thomas, Anggota DPR RI dari PDIP Jadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Tambang

Ditetapkannya mantan Bupati Kutai Barat itu sebagai tersangka disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana saat konferensi pers, Selasa (15/8/2023).

"Menetapkan tersangka terhadap tersangka dengan inisial IT, anggota komisi 1 DPR RI atau Bupati Kutai Barat 2006 sampai dengan 2016 dalam tindak pidana korupsi penerbitan dokumen pertambangan Sendawar Jaya," kata Ketut dikutip dari Breaking News KompasTV.

Kejagung mengungkapkan peran Ismail Thomas dalam kasus tersebut.

Peran tersangka adalah melakukan pemalsuan dokumen perizinan pertambangan.

Dokumen terseut kata Ketut, dipergunakan untuk keperluan persidangan.

"Bahwa perkara ini yang bersangkutan melakukan memalsukan dokumen-dokumen terkait dengan izin tambang yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan," kata Ketut.

Ketut menuturkan, tersangka diduga membuat dokumen palsu tersebut untuk mengambil alih usaha pertambangan.

"Dokumen tersebut dimaksudkan untuk mengambil alih usaha pertambangan."

"Dengan cara mempergunakan dokumen sebagai bukti administrasi seolah-olah PT Sendawar Jaya adalah perusahaan yang memiliki izin secara sah," kata Ketut.

Pasal yang disangkakan terhadap perbuatan Tersangka IT yaitu Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Jadi proses beliau adalah dengan orang lain yang belum kita tetapkan sebagai tersangka maka kita sangkakan pasal 55, palsukan dokumen untuk tahap persidangan," ucapnya.

Baca juga: Anies Baswedan Disebut Bakal Umumkan Cawapres, Begini Respon PKS dan Partai Demokrat

Setelah ditetapkan tersangka, Ismail langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Agung.

Dirinya ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak Selasa (15/8/2023).

"Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari sampai 3 September di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.

Ismail Thomas Ditahan Kejagung

Sebelumnya diberitakan, Ismail Thomas, anggota DPR RI, menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen (kasus korupsi izin tambang).

Penetapan status tersangka dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tim penyidik Jampidsus telah melaksanakan penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tersangka inisial IT ( Ismail Thomas ) anggota Komisi I DPR RI atau bupati Kutai Barat 2006-2016," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga langsung ditahan. Ismail ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Salemba cabang Kejaksaan.

Berdasarkan pantauan, Ismail kemarin digiring keluar Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol. Dia juga mengenakan rompi tahanan berwarna pink terang.

Ketut menyebut kasus dugaan pemalsuan dokumen perusahaan di lahan yang sama ini melibatkan PT Gunung Bara Utama dan PT Sendawar Jaya di Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Baca juga: Kasat Lantas Polres Batanghari Tanggapi Peserta Pawai Ngalah dengan Angkutan Batubara Saat Macet

Ismail diduga memalsukan dokumen-dokumen terkait perizinan pertambangan yang digunakan untuk kepentingan proses persidangan.

Diduga tersangka kasus ini tak hanya Ismail, sebab dia dijerat dengan pasal 'bersama-sama'.

"Ini terkait dengan perkara PT Sendawar Jaya. Jadi proses beliau adalah dengan orang lain yang belum kita tetapkan sebagai tersangka maka kita sangkakan pasal 55, palsukan dokumen untuk tahap persidangan," ucap Ketut.

"Di tahap pertama kita kalah, selanjutnya kita menang dan selanjutnya ini masih dalam suatu proses peradilan dan kita ketemukan ybs salah satu orang yang melakukan dan membuat dokumen palsu untuk memenangkan suatu perkara," sambung Ketut.

Meski begitu, Ketut tidak merincikan terkait dokumen apa saja yang dipalsukan oleh Ismail Thomas.

"Dokumen tidak perlu kami sebutkan disini," tuturnya.

Ismail Thomas dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tipikor juncto Pasal 55 KUHP.

"Pasalnya adalah Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang bersangkutan ini diduga melakukan pemalsuan dokumen di 2021, statusnya adalah sebagai Anggota DPR RI," kata Ketut.

Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menyita tambang tersebut sebagai aset dari PT Gunung Bara Utama, anak perusahaan dari PT Trada Alam Minerba. PT Trada Alam merupakan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat.

Namun, PT Sendawar Jaya mengklaim sebagai pemegang izin sah lahan tambang tersebut.

Mereka mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juli 2022. Dalam gugatan tersebut, Kejagung terdaftar sebagai turut tergugat.

PT Sendawar Jaya memegang Surat Kuasa Izin Peninjauan (SKIP) batu bara nomor: 503/378/Distambling-TU.P/V/2008 tanggal 19 Mei 2008.

Kemudian Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Nomor: 545/K.501a/2008 tanggal 19 Juni 2008, dan Surat Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 545/K.781c/2008, Tanggal 9 September 2008.

Pengadilan memutuskan PT Sendawar Jaya yang berhak menguasai tambang tersebut. Kejagung yang terlanjur menyita lahan tersebut sebagai aset PT Gunung Bara Utama harus mengembalikannya kepada PT Sendawar Jaya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kerap Tampil Seksi dan Iklankan Situs Judi Online, Selebgram Asal Bandung Diringkus Polisi

Baca juga: HUT RI ke-78, Pj Bupati Muaro Jambi Minta ASN Semangat Bekerja

Baca juga: Pria Minta Cincin Nikah Dikembalikan Usai Wanita Batalkan Pernikahan: Mungkin Dia Tak Sadar Kalau

Baca juga: Unggahan Foto Oknum Polisi Bersama Istri Tahanan di Tanjabtim Tiba-tiba Hilang

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com