Partai Demokrat Kembali Desak Anies Baswedan Umumkan Cawapresnya di Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Demokrat kembali mendesak Bacapres Anies Baswedan untuk segera mengumumkan nama Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024 mendatang.

Desakan itu disampaikan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar mandiri dalam menentukan calon pendampingnya di pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Saatnya @aniesbaswedan mandiri dan tentukan sikap," kata Andi dalam cuitannya di Twitter.

Andi Arief tak sependapat dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait penentuan Cawapres Anies Baswedan di last minute.

"Koalisi lain mungkin punya strategi cawapres last minute. Koalisi Perubahan tidak harus demikian," ujarnya.

Menurutnya, keliru apabila calon wakil presiden mantan Gubernur DKI Jakarta itu ditentukan last minute.

"Bisa keliru jika dua menit terakhir penentuan Cawapres. Partai Demokrat berbeda pendapat dengan Pak Surya Paloh," ungkap Andi.

Baca juga: Anies Baswedan Kembali Sindir Pemerintah: Banyak Rakyat Sakit ke RS Bukan Sembuh Tapi Jadi Miskin

Baca juga: Rekonstruksi Tewasnya Bripda Ignatius di Rusun Polri Digelar Tertutup, Kurir Pake Kena Imbas

Baca juga: Polda Metro Jaya Serahkan Barang Bukti Kasus Rocky Gerung Pasca Diambil Alih Bareskrim Polri

Sementara itu, Kamhar Lakumani selaku Deputi Bappilu Partai Demokrat menyatakan sejatinya Koalisi Perubahan segera mendeklarasikan pasangan calon wakil presiden Anies Baswedan.

Dia membeberkan alasan pihaknya kenapa pengumuman nama cawapres itu harus segara dilakukan.

Kata dia, salah satu alasannya yakni karena Koalisi Perubahan tidak memiliki basis elektabilitas yang tinggi, termasuk soal nama capresnya.

"Mengingat kita tak memiliki kemewahan basis elektabilitas yang tinggi, jauh selisihnya dibandingkan dengan kompetitor," kata Kamhar dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/8/2023).

Tak hanya itu, posisi Koalisi Perubahan saat ini cenderung berada di luar pemerintahan.

Kata dia, ini membuktikan kalau para partai politik yang ada di dalamnya tidak memiliki dukungan dari penguasa.

"Maupun fasilitas sebagai incumbent atau setidaknya mendapatkan dukungan dari penguasa sehingga memiliki akses sumberdaya pemenangan yang berkelimpahan," ujar dia.