Golkar Jambi Tetap ke Airlangga, Cek Endra Hadir di Bali dan Tegaskan Tidak Ada Munaslub

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menggelar silaturahmi bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia di Bali, Minggu (30/7) malam. Cek Endra (CE), Ketua DPD I Provinsi Jambi, menghadiri acara tersebut.

Pertemuan itu bertujuan satu di antaranya menepis isu-isu adanya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di partai berlambang beringin tersebut.

Seusai pertemuan, Cek Endra memastikan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Jambi dan seluruh 38 DPD se-Indonesia masih solid mendukung Airlangga Hartarto untuk memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada 2024.

Dia menegaskan tidak akan ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di tubuh partai berlambang pohon beringin itu.

"Kita yang punya hak suara, DPD Golkar semua solid, dan Golkar dalam kondisi yang baik-baik saja, jadi tidak ada munaslub," tegas Cek Endra, Senin (31/7).

Cek Endra menyayangkan isu munaslub yang dilontarkan beberapa kader Golkar beberapa waktu terakhir ini.

"Tidak ada munaslub, sekarang lebih baik fokus dukung Airlangga menangkan pemilu," ucapnya.

Cek Endra mengajak seluruh kader Golkar untuk memberi dorongan kepada Airlangga agar dapat memastikan Golkar menang di Pemilu 2024.

"Kita harus beri dorongan dan dukungan untuk beliau terus konsolidasi, memastikan kemenangan Partai Golkar di 2024," ucapnya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Pahrul Rozi, mengatakan silaturahmi di Bali merupakan permintaan dari ketua-ketua DPD, bukan diadakan Airlangga.

"Yang minta silaturahmi itu ketua-ketua DPD, bukan ketum yang mengadakan itu. Ya, merapatkan barisan, jadi untuk menepis isu-isu Munaslub," ujarnya.

Pahrul Rozi mengatakan seluruh ketua DPD se-Indonesia yang hadir di Bali menyatakan tegak lurus dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto.

"Sudah satu tekad tidak ada munaslub, kompak Golkar satu komando dukung Airlangga. 38 DPD Golkar se-Indonesia sudah sepakat tidaka ada munaslub. Kita fokus pada pemenangan pemilu 2024," tegasnya

Dengan penegasan itu, kata Pahrul, maka sudah jelas munaslub tidak dapat dilaksanakan, karena syarat untuk melakukan mestinya 2/3 DPD se-Indonesia mendukung.

Tetapi, justru semua DPD kompak mendukung tidak ada munaslub.

Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Joni Ismed, mengatakan senada.

"Saya tegak lurus dengan kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto karena saat ini Partai Golkar keseluruhan, seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jambi, itu tidak berpikir untuk mendukung adanya munaslub," jelasnya.

Kata dia saat ini saatnya berfokus kepada pembenahan partai, penguatan tim, membangun jaringan, mempromosikan Golkar, merebut simpati rakyat, turun ke bawah bersosialisasi.

Dengan begitu, Partai Golkar di Jambi bisa memenangkan pertarungan di tingkat legislatif.

"Ini jadi kami tetap solid, tetap bersatu tetap turun ke bawah dan terus mendukung kebijakan yang diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto di DPP Partai Golkar," ungkapnya.

Ia mengimbau bagi kader yang menyuarakan munaslub, lebih baik fokus memenangkan partai dan menyelesaikan masalah internalnya dengan baik, tidak ada lagi penciptaan opini, dan tidak ada lagi saling menjatuhkan dari belakang.

"Golkar satu, untuk nomor satu, untuk kemajuan Indonesia Raya," pungkasnya.

JK Sebut Rp600 Miliar

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Jusuf Kalla, menyebut butuh modal ratusan miliar bisa menduduki posisi ketua umum sebuah partai di Indonesia.

Hal itu disampaikan JK saat memberi pemaparan dalam seminar bertajuk 'Anak Muda untuk Politik' di Gedung DPR RI, Senin (31/7).

Mulanya, JK menceritakan proses dirinya terjun ke dunia politik.

Saat itu, JK meninggalkan dunia usaha dan menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Saya tinggalkan pengusaha, apa boleh buat, kalau jadi menteri tidak boleh jadi pengusaha. Pengusaha saya kasih ke adik saya, diteruskan ke anak saya," kata JK.

Lantas, ia pun mengungkit jabatan-jabatan yang pernah ia emban mulai dari organisasi, perusahaan, hingga politik.

JK juga menyinggung jabatan Ketum Golkar yang pernah diembannya pada periode 2004-2009.

Kala itu, ia menjadi ketum seusai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara.

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi Ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500 miliar-Rp600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar belakangan ini dilanda isu Munaslub yang digulirkan beberapa senior partai.

Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat.

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu Munaslub.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Golkar itu, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat Munas.

"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," kata JK.

Ia juga mengingatkan agar semua kader bersatu. JK menilai perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai mencapai target di Pemilu.

”Bersatu aja belum tentu menang apalagi tidak bersatu dan tidak ada yang bilang mengangkat suara Golkar dalam kondisi ini kita semua orang sudah menetapkan pilihan-pilihannya sebenarnya," kata JK.

Menurut JK, semua kader mestinya bisa memahami posisi Airlangga sebagai ketua umum. Dia tak ingin Golkar terus dilibatkan dalam posisi sulit dalam menghadapi pemilu 2024.

"Berikanlah karena Airlangga sudah diberikan mandat, jangan Golkar dilibatkan situasi yang sulit, jadi siapapun harus memahami itu," kata JK.

Wakil Presiden RI dua kali itu juga tidak setuju dengan wacana Munaslub ingin mengevaluasi Airlangga.

Dia mengaku memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.

Namun, dia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat.

Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.

"Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini," kata JK.

Secara pribadi JK masih berharap Airlangga bisa maju menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Saya kira itu harapannya, untuk masuk dalam cawapres harapannya," kata JK.

JK mengaku tak tahu menahu mengenai proses internal Partai Golkar menentukan arah koalisi, termasuk pengusungan capres dan cawapres untuk pilpres 2024.

"Ya ini saya baca negosiasi-negosiasi terus sekarang ini. "Saya sendiri tidak terlibat tidak mengetahui banyak isi negosiasi," ujarnya. (tribun jambi/cda/tribun network/riz/mam/dod)

Baca juga: Antara Sikap Jokowi, Marsdya Henri Alfiandi Ditahan hingga Teror Karangan Bunga Tetangga di KPK

Baca juga: Sopian dan Warga Pematang Gadung Batanghari Khawatir, Warga Diserang Beruang hingga Luka-luka