Golkar Jambi Tetap ke Airlangga, Cek Endra Hadir di Bali dan Tegaskan Tidak Ada Munaslub

Kala itu, ia menjadi ketum seusai terpilih jadi wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyebut posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara.

Dengan posisi sebagai wakil presiden, JK mengaku biaya yang digelontorkan menjadi Ketum Golkar saat itu kecil.

Kondisi itu kata dia sangat berbeda dengan hari ini. Ia menyebut biaya yang dibutuhkan jika ingin menduduki kursi Ketum Golkar hari ini sangatlah tinggi.

"Karena Golkar itu suka ketuanya itu pimpinan negara, saya tertinggi waktu itu ongkos hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi Ketua Golkar jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp500 miliar-Rp600 miliar," katanya.

Hal itu, kata JK, tak hanya terjadi di Golkar, melainkan hampir pada seluruh partai politik di Indonesia. Kecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Hampir semua partai begitu terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya, itu butuh biaya besar. Kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang wah. Jadi itulah," kata Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 itu.

Partai Golkar belakangan ini dilanda isu Munaslub yang digulirkan beberapa senior partai.

Mereka menilai elektabilitas Golkar jelang 2024 dalam kondisi gawat.

Namun, isu itu ditepis Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan mengumpulkan 38 Ketua DPD Golkar di Bali.

Dalam pertemuan itu para Ketua DPD I Golkar se-Indonesia itu menyatakan menolak isu Munaslub.

"Pertemuan dengan 38 Ketua DPD I seluruh Indonesia di Bali kemarin dengan Ketua Umum, selain membicarakan terkait penolakan Munaslub," kata Ketua Golkar DPD I Kalimantan Barat Maman Abdurrahman saat dikonfirmasi, Senin (31/7).

Sama dengan sikap para Ketua DPD I Golkar itu, Jusuf Kalla juga menegaskan menolak wacana Munaslub Partai Golkar untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.

JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.

JK kemudian mengingatkan agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah diberikan mandat lewat Munas.