Banyak Sekolah di Kota Jambi Kekurangan Peserta Didik. Disdik Diminta Mapping

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI - Proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024 telah usai. Siswa telah kembali masuk sekolah seperti biasa pada Senin (17/7/2023).

Namun, tak semua sekolah di Kota Jambi mendapat siswa yang mumpuni. Ada beberapa sekolah yang justru sepi peminat. Seperti di SDN 143 Kota Jambi. Sejak PPDB ditutup pada tanggal 28 Juni 2023 lalu, SDN 143 Kota Jambi hanya mendapatkan 20 orang calon siswa.

Muhammad Nasir, Guru SDN 143 di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mengatakan sepinya calon siswa yang mendaftar tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, namun juga terjadi di tahun sebelumnya.

Target sekolah dalam memperoleh 28 orang siswa untuk mengisi satu ruang kelas belum dapat terwujud.

"Disini sekolah banyak, satu kelurahan saja ada 4 sekolah. Tentunya prioritas utama mencari yang favorit," ujarnya

"Kalau pakai zonasi mungkin bisa dibagi per RT untuk sekolah SD, bukan kelurahan, karena kalau kelurahan itu luas," timpalnya

"Misalnya seperti kami di SDN 143 ini RT yang paling terdekat adalah RT 28, 29, 30 dan 31 itu dekat, tapi nyatanya anak-anak banyak ke sekolah lain," lanjut Nasir menjelaskan.

Selain di SDN 143, SDN 201 juga mengalami kekurangan jumlah peserta didik.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Jambi, Zayadi mengatakan pihaknya sudah pernah menggelar rapat dengan pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan mengenai hal tersebut.

Dimana, pihaknya meminta kepada dinas pendidikan untuk melakukan pemetaan ulang terhadap keberadaan sekolah, sehingga kedepan hal ini tidak terjadi lagi.

"Dikaji betul faktor yang mempengaruhi sekolah itu tidak diminati. Dari segi geografis, kemudian jumlah sekolah di wilayah itu dengan perbandingan penduduk," katanya.

Zayadi mencontohkan, seperti di wilayah Seberang Kota Jambi, memang masyarakat di sana lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah berbasis agama. Sehingga sekolah milik pemerintah menjadi kekurangan siswa.

"Kecenderungan masyarakat di dua kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk itu memang lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah keagamaan seperti Madrasah dan pondok pesantren," katanya.

"Ini harus kita mapping. Kedepan itu harus ada upaya-upaya untuk mencari solusi masalah ini," timpalnya.

Politis PKS itu mengatakan, tahun lalu komisi 4 sudah turun lapangan, dan sudah melaporkan ke dinas pendidikan.