APBD 2023 Provinsi Jambi Defisit Rp400 Miliar, Ini Kata Pengamat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menyebut keuangan daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi alami defisit hingga mencapai Rp400 miliar.

Terjadinya defisit disebabkan satu diantaranya berdasarkan Surat Edaran Mendagri untuk di tahun ini mengalokasikan 40 persen untuk pendanaan Pilkada 2024.

Kedua, defisit karena ada alokasi dana transfer yang mestinya masuk di 2023 ternyata masuknya di 2022 sehingga masuk dalam perhitungan SILPA.

Ketiga adanya kegiatan pada tingkat nasional dilaksanakan di 2023 seperti Rakernas APDESI, APPSI dan STQH.

Meskipun sudah dianggarakan di murni 2023, tapi masih ada beberapa tambahan yang harus didukung sehingga menjadi penyumbang defisit.

Hal itu mendapat tanggapan dari Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Jambi, Citra Darminto pada Rabu (19/7/2023).

Citra menilai defisit anggaran Rp400 miliar pada APBD 2023 Pemerintah Provinsi Jambi merupakan kondisi terparah. Tentu saja, hal ini sudah melampaui kewajaran.

“Saya menilai ini disebabkan kurang matangnya perencanaan Pemprov Jambi, dan banyak program pemerintah yang terlalu mengikuti kehendak, seperti kegiatan fisik yang menggunakan anggaran besar terkesan dipaksakan. Sehingga tidak efektif dalam pembangunan dan kestabilan keuangan daerah,” katanya.

Jika defisit anggaran disebabkan dengan SE Mendagri untuk mengalokasikan 40 persen membiayai Pilkada 2024, ia bilang perintah tersebut tidak datang secara tiba-tiba, Pemerintah Pusat memahami kondisi APBD, tentunya ada win-win solusion, apalagi nilai yang harus dialokokasi sangat besar.

“Saya menilai Pemerintah Provinsi Jambi tidak melakukan komunikasi dan koordinasi yang maksimal dengan Pemerintah Pusat terkait persoalan ini, kalau jauh-jauh hari sudah ada komunikasi dan koordinasi baik, persoalan defisit ini tidak membekak sebesar ini,” tambahnya.

Kalau sudah seperti ini kata Citra tentunya Pemerintah Provinsi Jambi jangan mengedepankan ambisi tanpa mempertimbangkan kesanggupan yang dimiliki. Misalnya punya anggaran Rp2 Triliun dipaksakan dengan belanja mencapai Rp3 Triliun. Itu sangat tidak wajar. Akhirnya, banyak hutang dan APBD dipotong.

“Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekda telah memberikan solusi terkait mengatasi defisit, namun saya melihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan di 2023 ini. Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Honorer Lecehkan Siswi dengan Edit Foto Jadi Tanpa Busana di SMA Belitung Timur

Baca juga: Mendapat Komentar Jelek dari Virgoun, Inara Rusli: Selingkuh bukannya diperbaiki

Baca juga: Beredar Isi Chat Pak Camat di Pati dengan Selingkuhannya yang ASN, Chat Mesra Dibongkar Si Anak