Fraksi PKS Ingatkan Pemprov Jambi Tidak Terlena Usai Meraih WTP Berturut-turut 

TRIBUNJAMBI.COM,JAMBI- Anggota DPRD Provinsi Jambi mengingatkan Pemerintah Provinsi Jambi tidak terlena belasan kali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut dari BPK RI.

Hal itu diungkapkan oleh juru bicara Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi Mohd Rendra Ramadhan Usman saat menyampaikan pandangan umum fraksi nya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2022.

Kata Rendra, meski demikian fraksi nya tetap mengucapkan selamat kepada Pemprov Jambi atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke sebelas kalinya dari BPK RI.

"Untuk itu kami Fraksi PKS ingin mengingatkan Pemprov Jambi agar tidak terlena dengan WTP berturut-turut yang diraih. Karena sebagaimana yang telah disampaikan oleh BPK sebelumnya bahwa pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkap adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan," kata Rendra.

Ia juga mengatakan, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak terhadap adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. 

Dalam batas waktu tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud dikemudian hari. 

Berdasarkan penjelasan tersebut Fraksi PKS berharap agar Pemprov Jambi terus melakukan perbaikan dimasa yang akan datang, karena setidaknya hal tersebut akan menjadi salah satu indikator positif, bahwa Pemprov Jambi sudah semakin meningkatan perbaikan dalam manajemen keuangan daerah sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik(good governance).

"Setelah mencermati dan melakukan analisa secara mendalam terhadap deskripsi materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022," tutupnya.

Baca juga: Tinjau Tol Jambi-Betung, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto: Insya Allah 2024 Sudah Bisa Dilewati

Baca juga: Stuba ke Sumsel, Komisi I DPRD Provinsi Jambi Tanyakan Pembentukan BRIDA untuk Kemajuan Jambi

Baca juga: AHY akan Pidato Politik Besok, DPD Demokrat Provinsi Jambi Instruksikan Bacaleg Ikut Nobar