Bacaleg di Jambi Berebut Nomor Urut, Aturan Tiap Partai Berbeda-beda

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Beberapa partai telah mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg)-nya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai nomor urut.

Tapi banyak juga yang belum menentukan, karena masih harus melalui proses internal partai.

Di Provinsi Jambi, para bacaleg berlomba-lomba mendapat nomor urut atas dalam Pemilu 2024 yang menggunakan sistem proporsional terbuka.

Semisal, DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi telah mengajukan perbaikan administrasi bacaleg ke KPU Provinsi Jambi.

Dalam pengajuan perbaikan, DPD belum menentukan nomor urut bacaleg di setiap daerah pemilihan (dapil).

Partai Golkar masih mengurutkan bacaleg sesuai abjad atau alfabet.

"Partai Golkar masih menggunakan alfabet abjad, sesuai dengan abjad, belum ada nomor nurut," kata Adri, Wakil

Ketua DPD PG Provinsi Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

Penentuan nomor urut, kata Adri, kemungkinan baru akan dilakukan saat pencermatan DCT (Daftar Caleg Tetap) Oktober mendatang.

"Jadi nanti mungkin saat DCT, Sebelumnya kita menunggu arahan dari DPP, dari Jakarta," ucapnya.

Dalam menentukan nomor urut caleg, Partai Golkar memiliki kriteria tersendiri, berbeda dengan partai lain.

Wakil Ketua I DPD I PG Provinsi Jambi, Joni Ismed, mengatakan dalam menentukan nomor urut Partai Golkar menggunakan metode PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela). "Kalau kami di Partai Golkar itu berdasarkan PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," kata Joni.

Caleg-caleg yang memiliki penilaian bagus soal PDLT akan mendapatkan nomor urut atas, mulai 1,2 dan seterusnya.

Meski saat ini bacaleg masih sesuai abjad, Joni Ismed mengatakan tidak ada rasa waswas soal nomor urut.

Karena menurutnya setiap kader partai politik sudah siap risiko apapun dan sudah siap juga merebut peluang-peluang yang ada.

Gerindra solid

Sementara itu, DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi telah mendaftarkan bacaleg ke KPU Provinsi Jambi sesuai nomor urut yang telah ditetapkan.

"Kalau normot urut tentu kita ajukan sesuai dengan nomor urut bacaleg Partai Gerindra," kata Noviardi Ferzi, Ketua Bappilu DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi.

Dalam penentuan nomor urut, Noviardi mengatakan mekanismenya dengan melihat rekam jejak, pengabdian, loyalitas, totalitas, termasuk hal-hal yang sifatnya kajian yang menjadi penilaian dan pertimbangan internal partai.

Untuk melihat semua itu, maka dilihat dari biodata serta metode fit and proper test atau yang disebut screening di partai tersebut.

"Ya, kita ada screening, semacam fit and proper test dan juga untuk melibat keseriusan. Kita lihat juga motivasinya sejauh mana untuk menjadi caleg di 2024 ini," jelasnya.

Sebagai partai komando, Noviardi mengatakan tidak banyak gejolak di internal dalam penentuan nomor urut.

Karena semua kader sudah harus memahami dan menempatkan diri, berada di nomor urut berapa pun harus legowo.

Apalagi, menurutnya, di sistem pemilu proporsional terbuka, semua orang berpeluang mendapatkan kursi tanpa terbatas nomor urut.

"Jadi nomor urut ya kita bermusyawarah aja, yang kira-kira senior, yang kira-kira punya niat lebih, punya sumber daya lebih ya monggo nomor urut 1, teman-teman yang mungkin merasa dirinya lebih junior ya monggo di bawahnya," ujarnya.

Kata dia, di Gerindra tidak ada persaingan yang begitu memunculkan dinamika untuk berebut nomor urut.

"Yang jelas kita solid untuk menghadapi pemilu 2024 ini," tuturnya.

Demokrat sesuai arahan DPP

Di Partai Demokrat, keputusan nomor urut bacaleg di tangan dewan pimpinan pusat (DPP).

Partai di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hanya melakukan scoring (penilaian dengan angka) sebagai acuan untuk dikirimkan ke DPP.

"Penetapan nomor urut itu kan ada mekanismenya, ada scoring, sesuai dengan petunjuk organisasi (PO) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang ditetapkan DPP terkait pencalonan yang menjadi dasar penentuan nomor urut," ujar Ferry Prayitno, Ketua Bappilu DPC Partai Demokrat Kota Jambi.

Kata dia, untuk tingkat DPC dan DPD hanya membuat perangkingan. Dari DPC akan diusulkan ke DPD dan DPD akan mengusulkan ke DPP.

"Yang mengeluarkan nomor urut adalah DPP, DPC hanya membuat perangkingan, skor penilaian, ada penilaian skornya itu," ucapnya.

Di dalam juklak penjaringan caleg, kata Ferry, untuk menentukan susunan caleg itu ada beberapa pertimbangan, yakni riwayat hidup atau rekam jejak, kemampuan dan kesiapan pemenangan dan juga hasil survei.

Dari tiga pertimbangan itu akan dijabarkan lagi penilaannya seperti, apakah incumbent, pengurus, atau kader biasa, tingkat loyalitas, pendidikan dan juga logistik.

"Yang jelas incumbent nomor urut 1, Kalau incumbent kan sudah ada datanya, siapa yang pengurus partai jelas diutamakan, yang bekerja untuk partai itu diutamakan. Ketiga juga loyalitas dia, pengabdian dia, dan masalah logistik juga, apakah sanggup membuayai sosialisasi," jelasnya.

Untuk di DPC Kota Jambi, Partai Demokrat menyerahkan formulir untuk diisi bacaleg terkait dengan riwayat hidup dan rekam jejak, yang nantinya akan dijadikan rujukan tambahan untuk memberikan penilaian atau scoring.

"Kami memberi formulir kepada bacaleg, kami berdasarkan itulah kami buat, Kami skoring itu, tapi keputusannya di pusat," tutupnya.

DPC Partai Demokrat Kota Jambi sendiri tidak melakukan fit and proper test dalam scoring nomor urut, karena memang tidak ada aturan baku dalam penentuan ini, yang pasti sudah sesuai dengan PO dan Juklak dari DPP.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi, Syamsu Rizal mengatakan bahwa untuk nomor urut saat ini belum secara resmi diputuskan, karena belum ada keputusan resmi dari KPU soal bacaleg yang ditetapkan sebagai DCS. (cda)

Baca juga: Kisah Caleg Jambi Siap Rp2 Miliar, Ongkos Politik di Kab/Kota/Provinsi Belum Tentu Balik Modal

Baca juga: Pencuri Cekik Bayi di Desa Baru Muarojambi, Habis Itu Dihajar Warga hingga Bonyok