Berita Jambi
PBB Tidak Ajukan Perbaikan Administrasi Bacaleg Ke KPU Sarolangun Dan Sungai Penuh
DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh tidak mengajukan perbaikan administrasi bakal calon anggota legislatif (Baca
Penulis: Danang Noprianto | Editor: Rian Aidilfi Afriandi
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sarolangun dan Kota Sungai Penuh tidak mengajukan perbaikan administrasi bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) ke KPU.
Ketua DPW PBB Provinsi Jambi, Yulius Nur membenarkan bahwa di dua kabupaten/kota tersebut PBB tidak mengajukan perbaikan administrasi bacaleg.
"Iya di Sarolangun dan Sungai Penuh PBB kosong," ucapnya, Senin (10/7/2023).
Yulius menjelaskan bahwa alasan Sarolangun dan Sungai Penuh tidak mengajukan perbaikan administrasi karena minimnya jumlah bacaleg di PBB.
Untuk di Sarolangun kata dia, bacaleg yang niat maju hanya dua orang, sehingga sangat kecil kemungkinan bisa menang.
"Alasannya karena jumlah caleg yang siap untuk mendaftar itu sangat sedikit, semula cuma lima orang, kemudian ada lagi yang mendundurkan diri tinggal dua orang," jelasnya.
Akhirnya dua orang yang niat maju tersebut naik tingkat ke DPRD Provinsi Jambi Dapil Sarolangun-Merangin.
Begitu juga dengan Sungai Penuh yang permasalahan sama, yakni minimnya jumlah bacaleg PBB.
Baca juga: Polres Sarolangun Grebek Lokasi Judi Tembak Ikan, 4 Orang Berhasil Diamankan
Baca juga: PAW Anggota DPRD Batanghari Almarhum Hartono Belum Dilakukan, Terkendala Hal Ini
Baca juga: KPU Tanjabbar Sebut Partai Garuda Gagal Pileg 2024, Tidak Ajukan Bacaleg
Wagub Sani Dorong PERHIPTANI Perkuat SDM Pertanian Jambi |
![]() |
---|
Tak Hanya Pengajian, Gubernur Jambi Ajak BKMT Aktif di Bidang Sosial |
![]() |
---|
Hesti Haris Resmi Pimpin BKMT Provinsi Jambi Periode 2025–2030 |
![]() |
---|
10 Perusahaan Tambang Batu Bara Bandel di Jambi Dipanggil Komisi XII DPR RI |
![]() |
---|
Lansia Kota Jambi Tunjukkan Semangat Kemerdekaan Lewat Lomba 17-an |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.