Kamis, 4 Juni 2026
Kota Jambi Bahagia
Kota Jambi Bahagia

DPRD Provinsi Jambi

Nelayan Keluhkan Status Pelabuhan Ikan di Tanjabtim, Pinto: Ini Perlu Didudukan Bersama

Akibat tidak ada kejelasan persoalan status Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjabtim banyak dikeluhkan oleh para nelayan

Tayang:
Penulis: Hasbi Sabirin | Editor: Suci Rahayu PK
ist
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pada Kamis (6/7/2023). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Akibat tidak ada kejelasan persoalan status Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Nipah Panjang, Kabupaten Tanjabtim banyak dikeluhkan oleh para nelayan ikan.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara dalam konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI , Kamis (6/7/2023) kemarin.

Kata Pinto, para nelayan disana mengeluhkan bahwa PPI tersebut, tidak dilengkapi dengan fasilitas dengan layak akibat tidak tersentuh nya bantuan dari Pemprov dan Pemerintah Pusat.

"Kami banyak mendapatkan keluhan dari nelayan yang menyayangkan akibat ketidakjelasan status dari PPI di Nipah Panjang ini. Karna salah satu penunjang pendapatan mereka adalah di pelabuhan pendaratan ikan ini. Apalagi para nelayan kebingungan tidak layak nya fasilitas dari Pelabuhan tersebut akibat tidak tersentuh bantuan rehab baik dari Pemprov dan Pusat,"kata Pinto.

Baca juga: Tanyakan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jambi, Komisi II DPRD Jambi Konsultasi ke KKP

Baca juga: Atas Komitmen Bupati Fadhil, UHC Kepesertaan JKN KIS Kabupaten Batanghari Naik Menjadi 96,66 Persen

Pinto juga menyebut, persoalan ini diperlu diadakan rapat atau duduk bersama terkait ini, dari berbagai pihak baik Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gubernur maupun Bupati Tanjabtim.

Dari hasil konsultasi kemarin mendapatkan kesimpulan bahwa memang perlu ada kesepakatan dan kesepahaman terkait PPI di Tanjabtim ini. Karena PPI ini terkendala diapit dengan dua kementrian yaitu KLHK dan KKP yang tentu dua-duanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah ini.

"Karna dua PPI tersebut akan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional maka kita khawatir jika status nya tidak jelas maka bisa jadi akan gagal masuk dalam program tersebut, maka ada rekomendasi untuk di kawasan PPI di Tanjabtim yang terkendala itu akan di pindahkan dan di cari titik baru makanya perlu kita duduk bersama menyelesaikan masalah ini sehingga nelayan kita bisa mengoptimalkan pendapatan mereka," ujarnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)

Baca juga: Tanyakan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Jambi, Komisi II DPRD Jambi Konsultasi ke KKP

Baca juga: Profil dan Biodata Letjen Ediwan Prabowo, Ketua Purnawirawan TNI-Polri Dukung Anies Baswedan Nyapres

Baca juga: Download Game Only Up, Game yang lagi Heboh di Tiktok

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved