DPRD Muaro Jambi Setujui RAPBD 2022, Tapi Dengan Catatan

TRIBUNJAMBI.COM, SENGETI -- Setelah dilakukan pembahasan, akhirnya DPRD Kabupaten Muaro Jambi sepakat dan menyetujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2022.

Kesepakatan ini dilakukan diruang Rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan diparipurnakan, Senin (3/7/2023).

Sebelum dilakukan kesepakatan, masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan beberapa catatan terhadap capaian APBD tahun 2022.

Catatan pertama disampaikan oleh Usman Khalik selaku juru bicara PDIP. Menurut Usman Khalik, pada APBD tahun 2022 lalu banyak ditemukan persoalan dilapangan, diantaranya masih ada Silpa yang cukup besar, kemudian meminta pemerintah untuk menertibkan aset yang belum bersertifikat.

"Kami lihat masih banyak lahan yang belum bersertifikat. Kami minta pemerintah membuat sertifikat lahan tersebut agar tidak diambil alih oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Usman Khalik.

Menurut dia, jika Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi membutuhkan anggaran untuk menertibkan aset tersebut, Fraksi PDIP siap untuk menyetujui anggaran tersebut.

Baca juga: BPDB Tetapkan 3 Lokasi Rawan Karhutla di Kabupaten Tanjab Timur Jambi

Baca juga: Dinas Sosial Batanghari Carikan Orangtua Asuh untuk Bayi yang Ditemukan di Teras Rumah Warga

"Tahun 2024 harus selesai," katanya lagi.

Catatan juga diberikan oleh Fraksi PAN yang disampaikan oleh Robinson Sirait selaku Juru bicara. Menurut Robinson, banyak yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah demi memajukan Kabupaten Muaro Jambi ini.

Diantaranya terkait dengan pajak, dia menyebut sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menaikkan tarif pajak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian fraksi PAN juga meminta agar PDAM Muaro Jambi meningkatkan layanan kepada masyarakat karena sampai saat ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait layanan yang diberikan oleh PDAM.

Tak hanya itu, fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan batubara yang menjadi sumber kemacetan di Muaro Jambi.

"Kami minta pemerintah untuk membuat kantong parkir untuk truk batubara," kata Robinson Sirait.

Selain itu dirinya juga mengapresiasi inovasi kinerja dinas perkin Kabupaten Muaro Jambi yang menghemat APBD Kabupaten Muaro Jambi dengan mengganti lampu LED sehingga biaya lampu jalanan menjadi hemat hingga miliaran rupiah.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya untuk dinas Perkim," ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Nasdem-PKS menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan tender proyek diawal tahun, karena jika dilakukan diakhir tahun dikhawatirkan tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan akselerasi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Muaro Jambi dengan memanfaatkan teknologi IT yang melibatkan Pemerintah desa dan memudahkan masyarakat yang akan membayar pajak dan retribusi.

"Kami juga meminta agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan TKS. Teman-teman tenaga kerja sukarela yang tersebar di seluruh OPD, wabil khusus pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan," jelasnya. (Tribunjambi.com/Muzakkir)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BPDB Tetapkan 3 Lokasi Rawan Karhutla di Kabupaten Tanjab Timur Jambi

Baca juga: Petugas Damkar Tak di Lokasi saat Kebakaran Terjadi di Kerinci

Baca juga: Dinsos Kota Jambi Akan Keluarkan SKTM Untuk Biaya Pengobatan Korban Pembacokan ODGJ