Anies Baswedan Punya 4 Prinsip Soal Ambil Kebijakan, Ini Jawabannya Soal IKN Bila Jadi Presiden

TRIBUNJAMBI.COM - Bacapres Anies Baswedan mempunyai empat prinsip dalam mengambil kebijakan sebagai penyelenggara negara.

Hal itu juga akan dilakukannya jika nantinya calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu terpilih menjadi presiden.

Hal itu menjawab kekhawatiran publik soal apakah akan melanjutkan program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau tidak bila terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.

Keempat prinsip yang selalu menjadi landasan dasarnya bertindak tersebut adalah kesetaraan keadilan, kepentingan umum, ilmu data, dan undang-undang regulasi.

Poin tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam tayangan YouTube program 'Kick Andy Double Check', didengar TribunSumsel.com Senin (19/6/2023).

"Kegiatan-kegiatan yang memberikan rasa keadilan, yang memberikan manfaat publik, sejalan dengan data fakta, kemudian ilmu pengetahuan sesuai regulasi, ya harus jalan dong," kata Anies Baswedan.

Anies juga bertanya-tanya, mengapa soal IKN terus ditanyakan kepada dirinya apakah akan diteruskan atau tidak bila dia menjadi presiden.

Baca juga: Respon Anies Baswedan Soal Ketum Partai Pendukungnya, AHY dan Puan Maharani

Baca juga: Tim Gabungan TNI Polri Gerebek Markas KKB Papua, Amankan Sejumlah Barang Bukti

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, program-program yang baik tidak perlu juga kekuatan politik untuk tetap terlaksana, karena semuanya pasti akan jalan dengan sendirinya.

"Kenapa ya, selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak. Kok tidak tanya apakah bansos diteruskan apa tidak, kok tidak tanya apakah program subsidi untuk petani diteruskan apa tidak."

"Apa sesungguhnya ada masalah di sini, sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana. Kan sesuatu yang biak itu tidak perlu kekuatan politik, semuanya pasti akan jalan," kata Anies.

Anies Baswedan mengatakan, bila program-program itu baik otomatis akan jalan dengan sendirinya, karena kalau dihentikan tentu akan memancing reaksi rakyat.

"Saya selalu sampaikan, (IKN) ini sudah diputuskan undang-undang, dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara," katanya.

Namun begitu, lanjut Anies Baswedan, di dalam mengalokasikan anggaran untuk IKN tersebut nantinya bila dia diamanahkan oleh rakyat untuk menjadi presiden, maka tentu ada keputusan-keputusan.

"Dalam banyak keputusan apapun bukan hanya kebijakan di masa lalu, tapi kebijakan baru yang mau dibuat itu kira-kira harus memenuhi empat kriteria (prinsip) itu," tambahnya.

Anies Baswedan membantah bahwa dirinya merupakan antitesis Presiden Jokowi, karena dia selalu berpegang teguh pada empat prinsip tadi saat mengambil kebijakan.