Partai Demokrat Sebut Ada Ancaman Penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Demokrat membenarkan adanya dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.

Upaya itu menurut Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

Hal itu pula menurutnya sebagai bukti bahwa dinamika politik saat ini sedang tinggi.

"Kalau dinamikanya luar biasa karena banyak sekali hal-hal yang yang mencoba untuk agar Anies Baswedan ini tidak bisa berlayar," kata Herman kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Bahkan kata dia bahwa upaya penjegalan tersebut tidak hanya terjadi kepada Anies Baswedan.

Tetapi penjegalan juga dilakukan terhadap partai politik pendukungnya.

Sebagaimana dikehui bahwa Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 didukung Koalisi Perubahan untuk persatuan.

Tiga partai dalam koalisi tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Salah satu penjegalan partai pendukung itu kata Herman yakni dengan mengajak, partai yang ada di Koalisi Perubahan untuk keluar dari koalisi tersebut agar perolehan Presidential Threshold 20 persen tidak tercapai.

Baca juga: Kabar Penjegalan PKS Sebagai Pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Dibantah Partai Nasdem

Baca juga: Kepala UPTD PPA Jambi Bantah Intimidasi Siswi SMP saat Mediasi dengan Pemkot Jambi

"Artinya, bisa ancaman terhadap Anies-nya, bisa terhadap partai-partai koalisi yang ditarik keluar sehingga tidak mencukupi presidential threshold," kata dia.

Bahkan, Herman tidak memungkiri kalau Partai Demokrat juga sempat ditawari untuk keluar dari Koalisi Perubahan.

Hanya saja, Herman tidak membeberkan secara detail bentuk ajakannya itu. Dirinya hanya menyatakan kalau itu sudah bukan rahasia lagi.

"Ancaman itu ada, ajakan itu ada, tentu ini sudah menjadi rahasia publik bagaimana Demokrat juga ada komunikasi politik dengan beberapa partai yang sudah disampaikan juga ke publik bahwa ada ajakan-ajakan (keluar Koalisi Perubahan)," kata dia.

Hanya saja, setiap upaya ajakan untuk menjegal Anies Baswedan itu tidak pernah terwujud.

Sebab menurut dia, seluruh partai politik yang ada di Koalisi Perubahan memiliki etika politik yakni bekerjasama mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Tetapi niatan dan keinginan Partai Demokrat bersama partai koalisi untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negeri ini ada. hal hal yang sudah baik dan ini juga bisa menjadikan lompatan besar dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, kesejahteraan ke depan," kata dia.

Sebelumnya, isu narasi penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa.

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Jubir Capres Koalisi Perubahan Anies Basewedan Sebut Penjegalan Mulai Terasa: Banyak Iming-iming

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini.

Sudirman menerangkan, hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik.

Meskipun, hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata Sudirman.

Tak hanya soal Anies, Sudirman juga mengatakan, ada beberapa cobaan yang juga menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melibatkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Selain itu, kata Sudirman, PKS juga disebut kerap diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.

"Jadi memang Pak Anies-nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa. Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," ungkap Sudirman.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu. Apa lagi kami yang di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah," ungkapnya.

Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Gunakan Kekuasaan Jegal Anies Baswedan

Mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana sebut Presiden Jokowi menghalangi pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Ternyata Ini Alasan Pendukung Setia Prabowo, Hercules Tantang Kombes Hengki Akhirnya Mohon Maaf

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di media sosial Twitternya, @dennyindrayana.

Dia mengatakan upaya penghalangan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan menggunakan kekuasaan sebagai presiden.

Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung tiga partai.

Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Dalam cuitannya pada Rabu (7/6/2023), Denny Indrayana menyabutkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai capres di Pemilu 2024.

Sehingga hanya ada dua Capres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara Rosi di Kompas TV, hagul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana.

Baca juga: Eks Wamenkumham Era SBY Minta DPR RI Makzulkan Presiden Jokowi, Ini Isi Suratnya dari Australia

Baca juga: Gempa Bilang Pemkot Jambi Laporkan Akun TikTok Bukan Siswi SMP, untuk Beri Syok Terapi

"Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang halangi Anies Baswedan," bebernya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pisah dengan Ari Wibowo dan Anak-anak, Inge Anugrah Putar Otak untuk Bertahan Hidup

Baca juga: Komisi IV DPRD Jambi Gelar RDP Bersama Dispora Terkait Realisasi Anggaran 2023

Baca juga: Resep Pindang Patin Meranjat Khas Melayu, Tambahkan Potongan Nanas dan Daun Kemangi

Baca juga: Angga Wijaya Badingkan Calon Istrinya dengan Dewi Perssik: Dia Cantik dan Keibuan

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com