Demokrat Dikabarkan akan Beralih ke Prabowo Subianto Jika Anies Baswedan Tak Pilih AHY Jadi Cawapres

Dia menyampaikan hal itu dalam menanggapi desakan Partai Demokrat agar Anies Baswedan segera menentukan pendampingnya.

Tudingan itu disampaikannya berdasarkan aksi Demokrat yang tak pernah mempromosikan Anies sebagai capres.

Ahmad Ali bahkan meminta kepada Demokrat untuk berterus terang terkait niatnya untuk hengkang apabila AHY bukan cawapresnya Anies Baswedan.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Lebih lanjut, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden (capres) sejak saat ini.

Sebab menurut Ali hingga kini dirinya belum pernha melihat baliho Partai Demokrat yang memasang foto Anies Baswedan.

Ia justru kerap melihat baliho Partai Demokrat bergambarkan AHY.

“Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” katanya.

Ali lantas meminta agar Demokrat tak memberikan tekanan pada Anies.

Sebab, mandat pemilihan bakal cawapres sudah diberikan sepenuhnya pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Hal itu sesuai dengan piagam kerja sama yang terlah ditandatangi oleh para ketum parpol saat membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ujar Ali.

Baca juga: Megawati Minta Kader PDIP All Out Kampanyekan Ganjar Pranowo : Tampilkan Apa Adanya

Sebelumnya, Ketum Demokrat AHY meminta agar Anies dan KPP segera menentukan bakal cawapres.

Ia meminta hal itu dengan dalih waktu menuju Pemilu 2024 semakin singkat hingga butuh waktu untuk melakukan konsolidasi hingga menyusun strategi kemenangan.

Bagi AHY, penentuan bakal cawapres tidak bisa dilakukan terlalu lama karena masa kampanye dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu singkat, yakni hanya 75 hari.