Denny Indrayana dan Cuitannya

Reaksi Menohok PKN ke Denny Indrayana yang Minta Makzulkan Presiden Jokowi: Ibarat Pendekar Mabuk

Tayang: Kamis, 8 Juni 2023 15:18 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Reaksi Menohok PKN ke Denny Indrayana yang Minta Makzulkan Presiden Jokowi: Ibarat Pendekar Mabuk

Tribunnews/Kolase Tribun Jambi

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) beri komentar menohok ke Eks Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Jokowi.

Baca Selanjutnya:

Postingan Pertama Menkeu Sri Mulyani usai Rumah Dijarah: Terima Kasih kepada Masyarakat

TRIBUNJAMBI.COM - Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) beri komentar menohok ke Eks Wamenkumham, Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Jokowi.

Tanggapan untuk wakil menteri era SBY itu disampaikan Sekjen Pimnas PKN, Sri Mulyono.

Dia menilai bahwa tindak pemakzulan tersebut merukan tindakan ngawur.

Sebab menurut Sri Mulyono bahwa tindakan Denny Indrayana itu tak berdasar dan belandaskan analisis yang dipaksakan.

Bahwa dia menganggap bahwa Denny Ibaratkan pendekar mabuk yang nabrak.

"Denny seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi," kata Sri dalam keterangannya, Kamis (8/6/2023).

Seperti diketahui, Denny Indrayana meminta kepada DPR RI untuk melakukan impeachment atau pemakzulan terhadap Jokowi.

Langkah itu juga dinilai Sri tidak punya dasar politik.

"Jika Denny serius dan bukan hanya seperti pendekar mabuk, berkirim suratnya lebih tepat misalnya kepada Partai Demokrat yang sempat mengusungnya pada Pilkada Kalsel dan punya hubungan khusus dengan SBY," ujarnya.

"Yakinkan saja PD soal pemakzulan ini dan biarkan PD yang menyatakan sikapnya di DPR. Berpolitik dengan sikap yang terbuka dan ksatria. Jangan hanya plintat-plintut untuk bikin keruh dan testing the water saja," Sri menambahkan.

Denny Indrayana Minta DPR RI Makzulkan Presiden Jokowi

kembali menyerang Presiden Jokowi dengan meminta DPR RI untuk memakzulkannya.

Permintaan itu disampaikan ke DPR setelah sebelumnya Denny membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu.

Dia menyebutkan bahwa sistem pemilu yang akan diputuskan MK itu yakni Sistem Pemilu proporsional tertutup dalam Pemilu 2024 mendatang.

Tak hanya meminta untuk dimakzulkan, Denny Indaraya juga mengkritisi langkah cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

Kali ini dia bersuara lantang meminta Jokowi dimakzulkan DPR RI.

Permintaan tersebut disampaikannya dalam postingan akun Twitter pribadinya @dennyindrayana.

Dalam postingan tersebut dia mempublikasikan surat terbuka kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Disana dia meminta agar legislatif itu menggunakan hak angket untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Surat yang ditulis tertanggal 7 Juni 2023 di Melbourne Australia itu ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dan berjudul "Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Widodo".

Denny Indrayana yang kini berada di Australia itu membenarkan cuitannya di twitter dan mengizinkan untuk mengutip isi suratnya.

"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa, yang pernah menjadi Wakil Presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan," kata Denny dikutip pada Rabu (7/6/2023).

"Sebagai bukti awal, kesaksian tersebut tentu harus divalidasi kebenarannya. Saya menyarankan DPR melakukan investigasi melalui hak angketnya, yang dijamin UUD 1945," ujar Denny.

Surat yang ditulis tertanggal 7 Juni 2023 di Melbourne Australia itu ditujukan kepada Pimpinan DPR RI dan berjudul "Laporan Dugaan Pelanggaran Impeachment Presiden Widodo".

Kondisi Politik

Denny Indrayana juga mengungkapkan situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal, banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan.

Salah satunya yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Mereka katanya dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya.

Karena itu, dirinya mengaku 'terpaksa' membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana dalam surat terbuka.

"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap," ungkapnya.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," bebernya.

Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Halangi Anies Baswedan

Mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana sebut Presiden Jokowi menghalangi pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di media sosial Twitternya, @dennyindrayana.

Dia mengatakan upaya penghalangan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan menggunakan kekuasaan sebagai presiden.

Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung tiga partai.

Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Dalam cuitannya pada Rabu (7/6/2023), Denny Indrayana menyabutkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai capres di Pemilu 2024.

Sehingga hanya ada dua Capres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara Rosi di Kompas TV, hagul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana.

"Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang halangi Anies Baswedan," bebernya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News