Kabar Penjegalan PKS Sebagai Pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 Dibantah Partai Nasdem

TRIBUNJAMBI.COM - Kabar penjegalan PKS sebagai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 dibantah Partai Nasdem.

Sebagaimana diketahui bahwa Anies maju di Pemilu 2024 mendatang dengan diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ada tiga partai dalam koalisi tersebut, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Belakangan beredar kabar bahwa Anies Baswedan dijegal agar tidak maju di pesta demokrasi lima tahunan itu.

Juru Bicara Capres Anies Baswedan, Sudirman Said juga menyebutkan bahwa adanya kabar PKS dijegal agar keluar dari Koalisi Perubahan tersebut.

Namun pernyataan Sudirman Said tersebut dibantah Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat pada Kamis (8/6/2023).

"Enggak lah (kabar PKS dijegal keluar koalisi perubahan)," kata Ahmad Sahroni.

Ahmad Sahroni mengatakan isu penjegalan tersebut dibuat hanya membuat berbagai pihak takut berkoalisi dengan koalisi perubahan.

Harapannya, koalisi yang beranggotakan PKS, Demokrat dan NasDem itu bisa pecah.

Baca juga: Anies Baswedan Dikabarkan akan Berpasangan dengan Khofifah di Pilpres 2024, Apa Kata Nasdem?

Baca juga: Profil dan Biodata Kombes Hengki, Direskrimum Polda Metro Jaya yang Sempat Ditantang Duel Hercules

"Itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengen koalisi ini pecah misalnya. Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut, Sahroni memastikan koalisi perubahan solid untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Tapi saya yakin soliditas semua calon-calon dan semua partai pasti mereka punya strategi berbeda-beda," pungkasnya.

Sudirman Said Sebut Isu Penggelan Anies Baswedan Semakin Terasa

Isu narasi penjegalan yang menerpa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan disebut mulai terasa.

Hal itu diakui Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said, dalam konferensi pers, di markas Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," kata Sudirman, di Jakarta, Rabu ini.

Sudirman menerangkan, hal itu diakuinya karena banyak pendapat masyarakat yang sudah melihat dinamika politik saat ini.

Terutama isu negatif terhadap upaya majunya mantan Gubernur DKI Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ia menyebut, satu di antaranya perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik.

Baca juga: Jubir Capres Koalisi Perubahan Anies Basewedan Sebut Penjegalan Mulai Terasa: Banyak Iming-iming

Meskipun, hingga saat ini belum terbukti adanya dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Anies Baswedan.

"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," kata Sudirman.

Tak hanya soal Anies, Sudirman juga mengatakan, ada beberapa cobaan yang juga menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melibatkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

Selain itu, kata Sudirman, PKS juga disebut kerap diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.

"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa. Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu. Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," ungkap Sudirman.

"Jadi yang di luar saja merasakan itu. Apa lagi kami yg di dalam. Ini memang sesuatu yang nyata, dan ini sebetulnya hal yang ya memang kompetisi begitulah," ungkapnya.

Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Jegal Anies Baswedan

Mantan Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana sebut Presiden Jokowi menghalangi pencapresan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkannya melalui cuitan di media sosial Twitternya, @dennyindrayana.

Dia mengatakan upaya penghalangan capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan menggunakan kekuasaan sebagai presiden.

Baca juga: Asi Noprini Buka Suara Usai Dituding Intimidasi Sisiwi SMP saat Mediasi di Polda Jambi

Sebagaimana diketahui bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 dengan diusung tiga partai.

Ketiga partai tersebut yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

Dalam cuitannya pada Rabu (7/6/2023), Denny Indrayana menyabutkan bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai capres di Pemilu 2024.

Sehingga hanya ada dua Capres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara Rosi di Kompas TV, hagul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana.

"Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang halangi Anies Baswedan," bebernya.

Kondisi Politik

Denny Indrayana juga mengungkapkan situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal, banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan.

Salah satunya yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Mereka katanya dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya.

Karena itu, dirinya mengaku 'terpaksa' membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana dalam surat terbuka.

"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap," ungkapnya.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," bebernya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Di balik Negosiasi Ruben Loftus-Cheek Chelsea Berusaha Dapatkan Mike Maignan dari AC Milan

Baca juga: Reses di Muntialo, Dedi Hadi Berharap Pemuda di Tanjabbar Lebih Kreatif

Baca juga: Melihat Proses Pembuatan Gula Aren dari Nira di Bungo

Baca juga: Reses di Desa Pematang Buluh, Ketua DPRD Tanjabbar Ajak Ibu-ibu Gotong-royong Atasi Stunting

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com