Pilpres 2024

Mahfud MD Jawab Anies Baswedan Soal Jegal Capres: Kompakkan Koalisi, Biar Tak Dijegal Internal

Tayang: Kamis, 1 Juni 2023 17:24 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

Mahfud MD Jawab Anies Baswedan Soal Jegal Capres: Kompakkan Koalisi, Biar Tak Dijegal Internal

Ist/Kolase Tribun Jambi

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi pemerintah disebut menjegal salah satu Calon Presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024.

Baca Selanjutnya:

Usai Ditetapkan Jadi Wali Kota Jambi, dr Maulana Pergi Umroh

TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi pemerintah disebut menjegal salah satu Calon Presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024.

Isu itu disampaikan Anies Baswedan, salah satu Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Mahfud menegaskan pemerintah tak akan melakukan penjegalan.

Namun pemerintah kata Mahfud MD justru ikut serta menjaga dan melindungi hak-hak setiap Paslon.

Mahfud MD mengungkapkan hal itu setelah selesai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023).

"Tidak ada (niatan pemerintah) menjegal (salah satu paslon), itu tidak ada. (Justru) kita lindungi hak-haknya," ujar Mahfud MD dikutip dari Kompas Tv.

Menurut Mahfud, hal ini biasa terjadi menjelang kontestasi.

"Itu bagian dari perlombaan dari kontestasi politik."

"(Seseorang) yang mengatakan ini juga mungkin (bermaksud) biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit," ujar Mahfud.

Diketahui, kekhawatiran pemerintah ikut cawe-cawe dan bakal menjegal salah satu paslon itu muncul dari kelompok antitesa pemerintah.

Dalam hal ini partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan.

Justru, Mahfud mengingatkan Anies Baswedan untuk selalu kompak bersama seluruh pendukungnya.

"(Saya katakan) Anies, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri," ungkap Mahfud Md.

Kata Anies Baswedan

Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengaku mendengar kekhawatiran dari masyarakat bahwa Pemilu 2024 tidak fair karena pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam kontestasi politik 2024.

Capres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan bilang masyarakat saat ini tengah khawatir.

Kekhawatiran masyarakat itu lantaran ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Bahkan dia menduga ada perlakuan yang tidak sama terhadap Caleg, Parpor dan Calon Presiden di Pemilu 2024 mendatang.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi.

Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut.

Dalam artian, kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," tukas dia.

Kelompok Antitesa Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power, dalam hal ini melakukan upaya untuk menjegal salah satu paslon.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.

"Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga, Kamis (1/6/2023).

Apabila mengacu Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang di dalamnya mengatur mengenai mekanisme, prosedur, dan proses pilpres, tak ada norma yang dilanggar Presiden.

"Secara yuridis, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu."

"Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar," kata Viva Yoga.

Dengan adanya pro kontra soal cawe-cawe ini, Viva menuding kalau hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran kelompok antitesa Presiden Jokowi.

Kelompok tersebut, menurut Viva, merasa khawatir karena banyaknya masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah

Apalagi hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi terbilang tinggi.

"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari 'kelompok antitesa presiden' dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect."

"Sehingga, membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi," kata dia.

Padahal menurut Viva Yoga, Presiden Jokowi boleh ikut terlibat dalam memastikan kontestasi politik agar bisa berjalan secara damai.

"Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggungjawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva Yoga.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News