Pilpres 2024

Mahfud MD Jawab Anies Baswedan Soal Jegal Capres: Kompakkan Koalisi, Biar Tak Dijegal Internal

Menkopolhukam Mahfud MD menanggapi pemerintah disebut menjegal salah satu Calon Presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ist/Kolase Tribun Jambi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menanggapi pemerintah disebut menjegal salah satu Calon Presiden (capres) yang akan bertarung di Pemilu 2024. 

Capres dari Koalisi Persatuan untuk Perubahan bilang masyarakat saat ini tengah khawatir.

Kekhawatiran masyarakat itu lantaran ikut campurnya pimpinan negara terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Bahkan dia menduga ada perlakuan yang tidak sama terhadap Caleg, Parpor dan Calon Presiden di Pemilu 2024 mendatang.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, kriminalisasi, pemilu, tidak netral penyelenggara pemilu, caleg, parpol, capres, mendapat perlakuan tidak fair," kata Anies saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Apa Kata Pengamat Soal 3 Nama Paling Layak Bakal Cawapres Anies Baswedan? AHY, Khofifah atau Aher?

Atas adanya kekhawatiran itu, Anies berharap kalau hal itu tidak terjadi.

Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap kontestasi politik 2024 bisa berlangsung dengan jujur dan adil.

"Kami harap kekhawatiran itu tidak benar. Pemilu tetap seperti semula. Pelaksanaan yang baik dan prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, mengajak masyarakat mari bersama menyambut proses demokrasi," ucap Anies.

Lebih lanjut, Anies juga berharap kalau demokrasi yang telah dianut Indonesia ini bisa terus berlanjut.

Dalam artian, kata dia, setiap partai politik memiliki hak untuk mencalonkan seseorang maju sebagai capres dan memiliki hak untuk memilih.

"Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama," tukas dia.

Kelompok Antitesa Pemerintah

Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan melakukan penyimpangan kekuasaan atau abuse of power, dalam hal ini melakukan upaya untuk menjegal salah satu paslon.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Juru Bicara PAN Viva Yoga Mauladi menyikapi cawe-cawe Jokowi dalam kontestasi politik 2024.

Baca juga: Anies Baswedan Temui SBY, Deretan Nama Cawapres yang Disodorkan Koalisi Perubahan

"Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik.

"Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Viva Yoga, Kamis (1/6/2023).

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved