Beda dengan Demokrat, Waketum Gerindra Sebut Wajar Presiden Jokowi Cawe-cawe: Dia Punya Hak Politik

TRIBUNJAMBI.COM - Sikap Presiden Jokowi yang ikutr campur atau cawe-cawe jelang Pilpres 2024 mendapat dukungan dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

Bahkan dia tidak mempermasalahkan sikap kader PDI Perjuangan tersebut.

Sebab menurutnya, meskipun sebagai presiden atau kepala negara namun Jokowi memiliki hak politik.

Habiburokhman menyampaikan itu atas pernyataan Presiden Jokowi saat mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Menurutnya, sudah sewajarnya Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

Sebab, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memiliki kepentingan agar program-programnya bisa dilanjutkan pemimpin selanjutnya.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah. Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Kan Jokowi sudah bekerja sangat baik, 10 tahun. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Lebih lanjut, kata dia, Presiden Jokowi memiliki aspirasi dan hak politik untuk turut campur dalam Pilpres.

Sebaliknya, tidak ada aturan yang dilanggar oleh Jokowi.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi, tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan. Misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan dan sebagainya," jelasnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Dituding Ingin Singkirkan Salah Satu Bacapres, Benny K Harman: Tak Boleh Cawe-cawe

Baca juga: Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa nantinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang akan mengawasi jika Presiden Jokowi dianggap melanggar.

"Kalau sampai mengintervensi, tentu ada batasannya, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Aturan ada, institusi penegakkan hukum ada. Apalagi yang kita khawatirkan? Kita bangsa yang besar," tukasnya.

Pertemuan antara Jokowi dengan para Pemred tersebut berlangsung rileks dan hangat. Pertemuan yang dimulai pukul 16.30 WIB tersebut berlangsung hampir dua jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari Siomay, Pempek, dan Sate Padang.

Tanggapan Politisi Partai Demokrat

Presiden Jokowi diminta tidak gunakan aparatur negara untuk menyingkirkan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman.

Sebagaimana diketahui bahwa Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai Bacapres di Pilpres 2024.

Partai Demokrat bergabung bersama Partai Nasdem dan PKS dalam Koalisi Persatuan untuk Perubahan.

Benny K Harman menyampaikan permintaan tersebut terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Politisi Demokrat Komentari Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Itu Diluar Kewenangannya

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujar legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Lebih lanjut, dia menambahkan Presiden Jokowi harus bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuh Benny.

Politisi Partai Demokrat lainnya, Herzaky Mahendra Putra minta Presiden Jokowi fokus pada tugasnya sebagai presiden ketimbang cawe-cawe di Pilpres 2024.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat itu merespon pernyataan Jokowi terkait Pemilu 2024.

Menurutnya Joko Widodo seharusnya fokus pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

"Presiden cawe-cawe itu maknanya melakukan sesuatu yang di luar wewenang dan tanggung jawabnya. Seharusnya, beliau fokus saja apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya," kata Herzaky dihubungi Selasa (30/5/2023).

Herzaky melanjutkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti Presiden Jokowi. 

"Angka kemiskinan masih tinggi, pengangguran juga tinggi, pendapatan per kapita juga tak banyak peningkatan dibandingkan era SBY," sambungnya.

Kemudian dikatakannya hal itu ditambah dengan biaya hidup tinggi dan harga-harga bahan pokok terus melonjak. 

"Fokus saja bekerja untuk rakyat di sisa masa kepemimpinannya agar bisa meninggalkan hal baik untuk penerusnya. Beliau fokus melakukan tugas dan tanggung jawabnya saja, masih keteteran dan kinerjanya terbilang jelek," tegasnya.

Herzaky melanjutkan apalagi kalau pakai cawe-cawe, berupaya melakukan hal-hal di luar tugas dan tanggung jawabnya. 

"Untuk kepemimpinan nasional, ada batasan-batasan yang seharusnya tidak dilanggar oleh presiden. Beliau tugasnya memastikan pemilu berjalan dengan demokratis, jujur dan adil, tanpa intervensi, intimidasi, dan kecurangan. Inilah legacy yang seharusnya beliau tinggalkan," kata Herzaky.

Menurut Herzaky hal itu agar Presiden Jokowi bisa dikenang baik sebagaimana Presiden Megawati di 2004 dan Presiden SBY di 2009 serta 2014.

"Yang sukses melaksanakan pemilu secara demokratis, jujur, dan adil. Bukan memastikan siapa yang bisa ikut dalam kontestasi dan siapa yang seharusnya menang dalam kontestasi Pilpres 2024," jelasnya.

Herzaky menegaskan bahwa pilpres itu adalah hak rakyat, bukan hak seorang presiden.

Punya aspirasi boleh, tapi tak seharusnya cawe-cawe.

"Kalau beliau menyampaikan patut cawe-cawe, jangan salahkan jika publik menilai tak heran kalau beliau membiarkan Moeldoko tetap jadi KSP padahal berupaya begal Demokrat demi Anies gagal berlayar ke Pilpres 2024," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang sejumlah pemimpin redaksi media massa dan pegiat media sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Dalam pertemuan tersebut Jokowi menyinggung soal dirinya yang ikut campur dalam Pilpres 2024.

Jokowi mengatakan tidak ada undang-undang yang dilanggar dengan dirinya ikut campur dalam Pilpres.

“Ya dia (Jokowi) bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang,” kata Pemred Tv One Karni Ilyas usai pertemuan.

Jokowi kata Karni mengatakan bahwa Cawe-cawe di Pilpres 2024 bukan untuk kepentingan pribadi. Jokowi mengklaim ikut cawe cawe untuk kepentingan nasional.

“Jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” katanya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: BSI dan KONI Bersinergi Majukan Olahraga Indonesia, Dukung PSSI Gelar FIFA Match Day

Baca juga: Eks Bintang Chelsea Willian Dukung Mourinho Untuk Lebih Sukses di Eropa Bersama AS Roma

Baca juga: Pelaku Mutilasi di Solo dan Sukoharjo Berhasil Ditangkap Polisi, Ini Motif dan Ancaman Hukumannya

Baca juga: Dispora Gelar Rakor Kepemudaan, Gubernur Jambi Berharap Pemuda Jadi Agen Perubahan

Artikel ini diolah dari Tribunnews.com