Pemkab Batanghari Raih Opini WTP ke-8 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI

Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (26/5/2023).

Tribunjambi/Srituti Apriliani Putri
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief langsung menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jambi. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (26/5/2023).

Dengan ini, Pemkab Batanghari sudah mendapatkan predikat opini WTP yang ke delapan kali secara berturut-turut.

Predikat itu didapat dari hasil laporan keuangan Kabupaten Batanghari pada tahun 2022 lalu.

Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief langsung menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jambi.

Acara ini berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jambi, Jumat (26/05/2023) turut dihadiri Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, Sekda Batanghari Muhamad Azan dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Batanghari.

Kegiatan ini diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan dan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022 oleh Bupati Batanghari dan Ketua DPRD.

Baca juga: Bupati Fadhil Optimis Selesaikan 36 Program Batanghari Tangguh Sebelum Selesai Masa Jabatan

Fadhil Arief dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Jambi yang selalu memberikan pembinaan kepada Pemkab Batanghari dalam menjaga, mengelola, membangun dan mempertanggugjawabkan keuangan daerah.

"Uang daerah milik masyarakat dan sudah seharusnya untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari secara adil untuk itu saya berkomitmen akan menjadi pengelola dan penjaga keuangan pemerintah daerah yang amanah, profesional, kompeten dan akuntabel," katanya.

Ia mengatakan karena kelemahan dan kekurangan dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga terdapat temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti demi perbaikan ke depan.

"Dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun rencana aksi yang dalam implementasinya,”

“Kami mohon bimbingan dan arahan dari BPK RI agar tindak lanjut hasil audit ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Baca juga: Fadhil Arief Ajak Duta Genre Kabupaten Batanghari Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Sementara itu Sekda Batanghari menyampaikan untuk jumlah temuan-temuan itu diketahui berkurang dari tahun lalu yang mencapai 24 item atau rekomendasi.

“Tapi saya akui volume atau nilai rupiahnya yang bertambah. Tentu ini akan menjadi evaluasi bersama TAPD dan OPD yang terkait berkenaan dengan temuan-temuan itu sehingga nanti akan ditindaklanjuti dengan pemantauan dari saya dan Pak Bupati,” katanya.

Dikatakan Sekda secara materi tidak ada yang berat hanya bersifat normatif, namun apapun itu kalau tidak dilalui dan diseriuskan akan menjadi berat.

“Kalau pun berat kalau bekerjasama tentu akan menjadi ringan,” pungkasnya.

 

Sumber: Tribun Jambi
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved