Ribuan Perangkat Desa di Kerinci Jambi Demo Terkait Siltap, Korlap: Selama Ini Kemana?

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Ribuan perangkat desa dari 18 Kecamatan di Kabupaten Kerinci, hari ini, Kamis (25/5) menggelar demontrasi. Mereka yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kerinci melaksanakan demo besar-besaran di kantor Bupati Kerinci Bukit Tengah Siulak.

Tak tanggung-tanggung, berdasarkan pantauan dilapangan bahkan dari mulai pukul 08.30 Wib area parkir Kantor Bupati Kerinci sudah dipenuhi oleh perangkat desa dengan memakai pakaian Dinas PDH warna kuning.

Sekira pukul 9.00 Wib, di halaman parkir tersebut mereka berorasi. Dalam orasinya mereka menyebutkan, bahwa gaji perangkat desa di Kerinci terkecil dari daerah lain. 

"Kami minta Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci untuk segera menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019, tentang penyetaraan penghasilan tetap perangkat desa setara gaji ASN golongan 11/a," ujar pendemo. 

"Di Jambi ini hanya Kabupaten Kerinci yang belum menerapkan PP Nomor 11," tambah mereka.

Baca juga: Ribuan Perangkat Desa di Kabupaten Kerinci Hari Ini Datangi Kantor Bupati Gelar Unjuk Rasa

Pada aksi kali ini, ribuan perangkat desa ditemui oleh Sekda Kerinci, Kadis Pemdes, dan Kepala Kesbagpol. Menjawab tuntutan Perangkat Desa Sekda Kerinci, Zainal Efendi, menyampaikan bahwa dalam penyusunan APBD selama ini, TAPD sudah memperhatikan semua aspek sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk dalam Siltap perangkat Desa.

"Coba baca PP 11 itu, jangan 1 pasal saja, coba fahami betul-betul dan juga pasal lainnya dimana jika gaji kurang boleh ditambah dengan pendapatan lainnya. Makanya, di Desa masing - masing diminta untuk kreatif," ujar Sekda yang dicibir oleh para pendemo yang seolah tak terima jawaban tersebu. 

Sekda melanjutkan, bahwa untuk Siltap bersumber dari DAU, dan DAU itu ada pembagian dan persentase yang berdasarkan Kemendagri. Katanya, ada mekanisme, ada pembagian persentase untuk belanja anggaran APBD Kerinci. 

"Contoh di dalam Kemendagri ada yang penjelasan untuk ADD dimana dianggarkan 10 persen, sekarang sudah kita penuhi, malah lebih. Inilah yang kita berikan ke Pemerintah Desa. Sekarang kalian menginginkan sesusai PP, tapi kemampuan daerah kita yang tidak mampu," tegas Sekda.

Hal senada disampaikan Kadis Pemdes, Syahril Hayadi, dimana Kadis menjelaskan persentase pembagian DAU mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Gaji PNS Kerinci termasuk gaji perangkat Desa.

Baca juga: Bupati Tanjabtim Gelar Acara Halalbihalal Bersama Himpunan Keluarga Kerinci

"Kenapa Kabupaten lain bisa, karena desanya dikit. Perlu diketahui bahwa DAU tiap Kabupaten tidak jauh berbeda, mengapa mereka cukup karena Desanya sedikit, sementara persoalannya kita Desa yang banyak sehinga pembagiannya tidak mencukupi," jelas Kadis yang dijawab oleh pendemo bahwa itu alasan klasik yang telah berulang kali disampaikan. 

Makanya ada pasal yang mengatur sambung Kadis, jika tidak cukup, maka ambil dari pendapatan lain dan juga bisa mengajukan tambahan DAU ke pusat, jika keterbatasan di Daerah. 

"Ini akan kita usahakan, kita coba untuk menambah DAU kita. Maka kita ajukan lagi sekarang, yang ditanda tangani oleh Bupati nanti," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Korlap dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa mengapa baru mengajukan dan mau bertindak sekarang. Kenapa tidak dari dulu, sedangkan dalam Perbup sudah dinyatakan sesuai dengan PP 11 Golongan II a, tapi tidak dilaksanakan.

Baca juga: Hadir Halal Bihalal di Tanjab Timur, Bupati Adirozal dan Wako Sungai Penuh Ahmadi Kompak Puji Romi

"Kok baru sekarang mau ajukan, padahal dari 2020 ini harus diterapkan. Selama ini kemana," kata korlap aksi yang disambut teriak pendemo lainnya. 

Setelah orasi tersebut akhirnya perwakilan para pendemo melakukan audiensi di ruang aula kantor bupati. Dan hingga pukul 11.30 wib audiensi masih berlangsung.