Relawan Anies Baswedan Beraksi Saat Jagoannya Mau Dipolisikan Relawan Ganjar: Upaya Penjegalan

Bakal calon dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut dilaporkan relawan Ganjar Pranowo Center (GP Center).

Baca juga: Anies Baswedan Sudah Tentukan Siapa Bakal Cawapres Yang Akan Mendampinginya di Pilpres 2024

Rencana pelaporan itu langsung disampaikan Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto,

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan Anies ke Mabes Polri hari ini, Selasa (23/5/2023), pukul 10.30 WIB.

"Terkait dengan statement Pak Anies Baswedan yang kami anggap sebagai berita yang tidak valid maka kami, GP Center akan melaporkan beliau ke Mabes Polri pada Selasa, 23 Mei 2023 pukul 10.30 WIB."

"Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Siapapun yang menyebarkan informasi tidak benar mesti ditindak hukum," tulis pesan singkat Thomas kepada TribunJakarta.com.

Thomas mengonfirmasi bahwa pernyataan hoaks yang dimaksud adalah ketika Anies berbicara di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.

Dalam pidatonya, bakal calon presiden yang diusung PKS, NasDem dan Demokrat ini membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dan di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut GP Center, data yang disampaikan Anies tidak benar sehingga tergolong berita bohong.

"Yap betul (tentang perbandingan pembangunan jalan era Jokowi dan SBY)," kata Thomas.

"Di milad PKS," tambahnya.

Isi Pidato Anies

Anies memang berbicara tentang data perbandingan panjang pembangunan jalan nasional era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Jokowi.

Anies menyebut, di era Jokowi, pemerintah berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 kilometer.

“63 persen dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di masa sekarang,” ucapnya dikutip dari Kompas.com.

Kondisi ini pun dibandingkan dengan zaman SBY yang berhasil membangun lebih banyak jalan tak berbayar yang bisa digunakan seluruh masyarakat tanpa dipungut biaya.