Diduga Korupsi Rp 200 M, KPK Sita Aset Bupati Mamberamo Tengah Rp 10 M, Penyitaan Maish Berlanjut

TRIBUNJAMBI.COM - Aset senilai Rp 30 miliar milik Bupati nonaktif Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak disita KPK.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, aset yang disita tersebut berbentuk aset bergerak dan tidak bergerak.

“Sejauh ini nilai aset yang disita tim penyidik sekitar Rp 30 miliar lebih,” kata Ali dalam keterangan resminya kepada wartawan, Sabtu (13/5/2023).

Ali menegaskan, sampai saat ini tim penyidik masih terus menelusuri aliran dana Ricky Ham Pagawak yang diduga bersumber dari korupsi.

“Penyitaan masih akan terus dilakukan,” ujar Ali.

Pada Selasa (18/4/2023) lalu, KPK juga mengumumkan telah menyita aset Ricky dengan nilai lebih dari Rp 10 miliar.

Aset tersebut berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Sentani.

Baca juga: KICK OFF! Timnas Indonesia U22 vs Vietnam di Semifinal SEA Games, Cek Link di Sini

Baca juga: Banggar DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri

Wujud aset tersebut adalah dua unit mobil, empat bidang tanah dan bangunan berupa tiga homestay dan satu rumah kediaman.

“Perkiraan nilai dari aset dimaksud mencapai Rp 10 miliar lebih,” kata Ali.

KPK sebelumnya menduga Ricky Ham Pagawak menikmati uang korupsi dengan jumlah mencapai Rp 200 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, uang ‘panas’ yang dinikmati Ricky itu terkait dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ricky merupakan Bupati Mamberamo Tengah dua periode, yakni 2013-2018 dan 2018-2023. Ia disebut mengerjakan banyak proyek pembangunan infrastruktur.

“Yang dinikmati RHP sejumlah sekitar Rp 200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Senin (20/2/2023).

Sebelum ditahan KPK pada Februari lalu, Ricky Ham Pagawak sempat menjadi buron atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Ia diduga melarikan diri ke Papua Nugini.