Jet Tempur F-16 Jaga KTT Asean, KTT Asean Bahas Isu Perdagangan Manusia

TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pesawat jet tempur F-16 figthing falcon Skadron Udara (Skadud) 14 Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur

Editor: Fifi Suryani
Ahval News
Ilustrasi jet tempur F-16. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) menyiapkan pesawat jet tempur F-16 figthing falcon Skadron Udara (Skadud) 14 Lanud Iswahjudi Magetan, Jawa Timur untuk mendukung pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 tahun 2023 di Labuhan Bajo, NTT pada 9 sampai 11 Mei 2023 mendatang.  Kegiatan tersebut merupakan bagian dari operasi pengamanan VVIP/VIP di wilayah udara sekitar Labuan Bajo, NTT.

Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah mengatakan kegiatan itu juga sesuai perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. "Skadron Udara 14 ditugaskan sebagai unsur sergap di Bawah Kendali Operasi (BKO) Mabes TNI yang tergabung dalam Satgasud, dipimpin oleh Pangkoopsud II," kata Indan ketika dikonfirmasi, Senin (8/5).

Indan mengatakan unsur sergap F-16 terbagi dalam dua home base. Pertama, kata dia, Lanud El Tari Kupang oleh Skadud 14. Kedua, lanjut dia, Lanud Iswahjudi Magetan oleh Skadud 3.

Flight pesawat F-16 Skadud 14 dipimpin Komandan Skadud 14 Mayor Pnb Anwar Sovie yant bertugas melaksanakan Combat Air Patrol (CAP) di area Tambolaka. Unsur Sergap, kata Indan, juga akan bekerja sama dengan Satrad 226 Buraen Kupang yang akan mencover area selatan dan timur.

Selain melaksanakan CAP, unsur sergap Skadud 14 juga akan melaksanakan Quick Reaction Alert (QEA) yaitu kesiapsiagaan skadron tempur untuk dapat airborne secepat mungkin apabila ada perintah melaksanakan scramble di area Lanud Eltari Kupang. 

"Satu flight F-16 Skadud 14 melaksanakan ferry dari Lanud Iswahjudi, pada 9 Mei 2023 combine pelaksanaan operasi pengamanan udara di Tambolaka, sebelum mendarat di Lanud Eltari Kupang," kata Indan.

Perdagangan Manusia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa salah satu topik yang akan diusung Indonesia dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT 10-11 Mei 2023 adalah masalah perdagangan manusia terutama online scams. Menurut Presiden masalah tersebut sengaja ia usulkan karena korban dari online scams tersebut adalah masyarakat ASEAN termasuk Indonesia.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan baru-baru ini pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Penyelamatan tersebut merupakan sesuatu yang tidak mudah karena lokasinya berada di daerah konflik.

“Pada 5 Mei yang lalu otoritas Filipina dan perwakilan negara lainnya termasuk Indonesia juga telah berhasil menyelamatkan 1048 orang dari 10 negara dan 143 diantaranya adalah dari Indonesia,” katanya.

Presiden menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu Indonesia akan terus mendorong agar KTT menghasilkan kerjasama penanggulangan perdagangan manusia dan online scams. “Saya ulangi, harus diberantas tuntas Sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerjasama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ujar Presiden.

Senada, Ketua DPR RI Puan Maharani juga akan mendorong isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di forum pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN. "Kita tidak bisa berjuang sendiri menyelesaikan permasalahan lintas negara, tentunya harus ada kolaborasi antar negara supaya memperoleh solusi yang efektif. Karena PMI seringkali menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Puan.

Puan mengatakan KTT ASEAN merupakan forum yang tepat untuk mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Apalagi, kata Puan, banyak PMI yang bekerja di negara-negara ASEAN.

“Dengan adanya dialog terbuka bersama forum parlemen se-Asia Tenggara, saya mengharapkan ada kepastian dari negara-negara tujuan PMI agar polemik ini tidak berkelanjutan. Karena selama ini, pemerintah kesulitan apabila ada warga negara yang menjadi korban untuk memberikan perlindungan,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved