Pagar Puskesmas Masuk Anggaran Stunting, Dana Rp77 T Tak Tepat Sasaran Banyak Habis untuk Koordinasi

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah juga telah mencanangkan target penurunan angka stunting yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran yang sangat besar.
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini anggaran untuk penanganan stunting mencapai Rp 77 triliun. Tahun lalu pemerintah mengalokasikan anggaran percepatan pencegahan stunting Rp 44,8 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 34,1 triliun melalui 17 kementerian  dan lembaga. Sementara sisanya melalui belanja pemerintah daerah yang terdiri atas Dana alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp 8,9 triliun dan DAK nonfisik Rp 1,8 triliun.
 
Sayangnya, anggaran puluhan triliun untuk penanganan stunting itu banyak yang tidak tepat sasaran. Dari anggaran sebanyak itu, yang benar-benar sampai ke mulut bayi dan ibu hamil hanya Rp 34 triliun. "Item yang betul-betul untuk bayi stunting, yaitu memberikan makanan dari bayi khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan, yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil," kata Sri Mulyani pada acara Modul Sinkronisasi Krisna Renja Sakti di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/3).
 
Sri Mulyani menyebut banyak anggaran penanganan stunting yang belum tepat sasaran. Hal itu lantaran banyaknya program di daerah yang masuk dalam program stunting, padahal tak terkait langsung. Ia mencontohkan biaya memperbaiki pagar Puskesmas yang ikut dimasukkan ke dalam anggaran penanganan stunting. "Tadi disampaikan Pak Menteri PPN/Bappenas (Suharso Monoarfa) ganti pagar Puskesmas masuk dalam kategori stunting," kata Sri Mulyani.
 
Ketika dirinya rapat dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman membahas betapa pentingnya mengatasi stunting, kata Sri Mulyani, ia mendapatkan data bahwa sub kegiatan stunting di pemerintah daerah bisa menembus 283 dengan total anggaran Rp77 triliun. Kemudian, sub kegiatan nomor dua paling menyedot anggaran pemberantasan stunting adalah koordinasi yang anggarannya Rp240 miliar. Sementara itu, anggaran untuk makan bayi dinilai masih sangat kecil. “Anda tahu berapa sub kegiatan stunting di Pemerintah Daerah? Ada 283 sub kegiatan, Rp 77 triliun, paling tinggi nomor 2 adalah untuk koordinasi, anggarannya Rp 240 miliar,” kata Sri Mulyani.
 
Banyaknya kegiatan yang tidak terkoordinasi itu menyebabkan bengkaknya APBN. Banyaknya sub program hingga berjumlah ratusan serta penggelontoran dana yang tidak tepat sasaran juga membuat banyak belanja yang tidak menyasar langsung ke bayi dan ibu.
 
Menurut Sri Mulyani, tugas pemerintah yang mendesak adalah mempermudah dan mempersingkat proses birokrasi agar dana untuk kegiatan seperti penanganan stunting tidak perlu mencapai puluhan triliun, serta programnya bisa tepat sasaran.
 
"Karena ada 283 kegiatan. Kita mungkin ketawa, tapi ini juga menggambarkan betapa PR kita banyak sekali. Seperti tadi saya sampaikan, yang paling berat adalah mensimplifikasi birokrasi kita sendiri. Bagaimana birokrasi tidak self serving hanya untuk sekedar naik pangkat, namun betul-betul bekerja menyelesaikan masalah yang ada di dalam perekonomian dan bangsa kita," imbuhnya.
 
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan memang ada keanehan dalam anggaran yang diajukan kementerian/lembaga (K/L). Ia juga menyoroti soal anggaran lucu revolusi mental. Suharso mengungkapkan ketika pertama kali masuk Bappenas dan menguji aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) di kementeriannya, ia malah melihat ada biaya untuk perbaikan pagar Puskesmas dalam anggaran memberantas stunting.
 
"Demikian juga prioritas nasional yang terkait dengan revolusi mental, saya bilang ini lucu juga ini, coba di-zoom. Begitu di-zoom sampai paling bawah, saya lihat itu adalah membeli motor trail. Betul juga, mungkin untuk melakukan sosialisasi," sindir Suharso.
 
Terlepas dari itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas ikut menyoroti betap pentingnya peran pemerintah memberantas stunting. Bahkan, ia mengatakan PANRB ikut menghemat anggaran perjalanan dinas untuk membantu masalah stunting. Anas mengatakan dengan adanya program konsultasi daring dengan pemerintah daerah tanpa harus melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, Kementerian PANRB mengurangi 85 persen jumlah tamu. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan waktu pemberlakuan program konsultasi daring sejak Oktober 2022 hingga 9 Maret 2023.
 
"Lumayan perjalanan dinas enggak datang banyak. Biasanya setiap aturan baru penuh di kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis. Kita bisa hemat Rp75 miliar. Kalau kita bagi untuk stunting, itu bisa dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua," ungkap Anas.
 
Rinciannya, 14.700 bayi stunting tersebut bakal mendapat bantuan gizi selama setahun, yakni Rp425 ribu per bulan atau Rp5,1 juta per balita dalam setahun. Angka tersebut diklaim sudah sesuai dengan standar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).