Kampanye Politik Inspiratif Diperbolehkan di Masjid dan Sekolah, Ini Penjelasan Mahfud MD

Tayang: Rabu, 1 Maret 2023 12:42 WIB

Editor: Suci Rahayu PK

lihat foto

Kampanye Politik Inspiratif Diperbolehkan di Masjid dan Sekolah, Ini Penjelasan Mahfud MD

Capture Kemenko Polhukam RI

Menko Polhukam, Mahfud MD.

Baca Selanjutnya:

Sahroni Menghilang, Warga Kaget Sudah Terkubur Bersama 4 Keluarganya

TRIBUNJAMBI.COM - Bolehkan kampanye politik di masjid dan sekolah?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamananan Mahfud MD menbeberkan penjelasan terkait boleh atau tidaknya kampanye politik di masjid dan sekolah.

Menurutnya, politik inspiratif dibolehkan di dua area tersebut, tapi politik praktis seperti dukungan kepada calon tertentu maupun parpol di pemilu 2024 nanti, jelas dilarang.

“Bolehkah kampanye politik di masjid dan sekolah? Politik itu ada 2 level loh. Yakni, politik inspiratif (high politics) dan politik praktis (low politics),” kata Mahfud MD, Rabu (1/3/2023) dilansir dari akun twitternya.

Mahfud MD lantas menjelaskan perbedaan antara keduanya dan mengapa yang satu dibolehkan, sedangkan lainnya tidak.

“Politik inspiratif boleh dilakukan di masjid dan kampus, sedangkan politik praktis tidak boleh dilakukan di masjid, sekolah/kampus,” lanjut Mahfud MD.

“Kampanye politik inspiratif itu misal: tegakkan hukum, jujurlah merebut dan mengelola kekuasaan, jaga lingkungan hidup, berantas korupsi, bangun kesejahteraan, bersatulah dalam keberagaman, toleranlah dalam hidup bersama," jelasnya.

Hal-hal seperti itu, lanjutnya, boleh dilakukan di dalam masjid atau area kampus.

“Kampanye politik (policy) seperti itu, boleh di masjid, sekolah/kampus," jelasnya.

Ia pun menjelaskan lebih detil, politik inspiratif tersebut disebutnya sebagai dakwah, upaya menyeru kebaikan dan melawan keburukan.

Bahkan, kata dia, politik inspiratif wajib dilakukan. Sedangkan kampanye politik praktis, jelas dilarang.

"Politik inspiratif adalah dakwah amar makruf nahi munkar, justru wajib dilakukan di masjid dan di mana pun," terangnya.

"Tapi "politik praktis" seperti kampanye agar memilih partai A, memilih calon/pasangan calon C, jangan pilih partai X, jangan dukung calon/paslon Y itu tidak boleh di masjid, sekolah/kampus," tutupnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News