Pecah Kongsi Kepala Daerah

Nama Lucky Hakim, pesohor yang terjun ke dunia politik kembali mencuat. Ia tiba-tiba jadi pembicaraan terkait pernyataannya sebagai Wakil Bupati Indramayu. Lucky yang menjadi pendamping Bupati Indramayu Nina Agustina sejak 2019 menyatakan mundur.

Melalui surat Nomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023, ia mengajukan mundur sebagai Wakil Bupati Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Alasannya, dia merasa gagal dalam mengemban amanah masyarakat.

Tapi di balik alasan itu, apa sesungguhnya yang terjadi kepada Wakil Bupati Indramayu periode 2021-2026 itu? Bupati Indramayu Nina Agustina terang-terangan mengakui bahwa hubungannya dengan Wakil Bupati Lucky Hakim sudah renggang dari tahun lalu.

Duet kepala daerah sejatinya menjadi faktor penting pembangunan dan guyubnya suatu daerah.

Sudah jamak terjadi bahwa hubungan kepala daerah dan wakilnya hanya mesra di awal, namun pecah kongsi kemudian.

Masa bulan madu pasangan kepala daerah kerap hanya seumur jagung. Belum lagi masa jabatan berakhir, tak jarang keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tak seiring dan tak sejalan.

Baca juga: Gubernur Jambi Imbau Masyarakat Doakan Kelancaran Evakuasi Rombongan Kapolda dari Hutan Tamiai

Makanya ada adagium bahwa wakil hanya jadi ban serep. Meskipun itu tak selalu benar. Namun setidaknya kita terlalu sering mendapati fenomena pecah kongsi kepala daerah.

Duet kepala daerah jelas merupakan ranah politik. Namanya politik itu terkait dengan kekuasaan dan cara menjalankan kekuasaan.

Siapapun pasangan kepala daerah hampir dapat dipastikan ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat. Ada komitmen yang dibangun bersama.

Maka ketika pasangan kepala daerah pecah kongsi di tengah jalan, tentu ada hal yang tidak menyenangkan dialami oleh salah satu pihak.

Ada kesepakatan yang dilanggar. Kekuasaan memang ibarat candu. Tersebab ia candu, dapat dimaklumi bila orang yang telah berkuasa kekuasaan, berat melepaskannya.

Baca juga: Profil dan Biodata Lucky Hakim, Pilih Mundur dari Wakil Bupati Indramayu Karena Programnya Tak Jalan

Hakikat kekuasaan, pemimpin adalah melayani rakyatnya. Bagaimana pemimpin bisa hadir dan tampil, membuat kebijakan yang berpihak bagi masyarakatnya.

Maka ketika kepala daerah yang pecah kongsi, sejatinya masyarakat juga yang dirugikan. (*)