Prabowo-Anies Teken Perjanjian Atas Materai Tak Maju Pilpres Jika Ada Prabowo, Sandi: Masih Berlaku

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto ternyata pernah membuat perjanjian tertulis dengan Anies Baswedan terkait dengan Pemilihan Presiden atau Pilpres. Perjanjian itu dikonsep oleh Wakil ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, dan dibuat sebelum Gerindra memajukan Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam.

“Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraft dan menulis tangan itu,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno saat menjadi tamu dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored yang dikutip Senin (30/1).

Sandiaga menjelaskan bahwa perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Kala itu, Sandiaga menjadi wakil gubernur bagi Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia menyebut sebelum Gerindra memajukan dirinya dan Anies, sempat ada kebuntuan di internal Partai Gerindra. Kemudian atas kebuntuan itu dibuatlah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

“Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Dan sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu,” tuturnya. “Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri,” lanjut Sandiaga.

Ditanya lebih rinci soal isi perjanjian itu, Sandiaga enggan menjelaskan. Ia hanya menyarankan untuk bertanya kepada Fadli Zon untuk mengungkap secara detail isi perjanjian tersebut. Sandiaga berkilah dirinya tidak memegang salinan perjanjian tersebut.

”Detailnya nanti Pak Fadli. Dan memang ada beberapa poin. Dan ini cukup detail apa yang disepakati, termasuk juga berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal dari penentuan paslon, jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan,” kata Sandiaga. “Saya sendiri enggak megang itu copy-nya, kalau nggak salah ada di brankasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo,” lanjut dia.

Selain disimpan Fadli Zon, dokumen perjanjian itu juga disimpian oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. “Jadi nanti mungkin pak Dasco atau pak Fadli yang mungkin bisa memberikan keterangan karena itu juga menyangkut ada sisi pak Prabowo dan pak Anies,” kata Sandiaga saat ditemui usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/1)..

Sandiaga membeberkan bahwa surat perjanjian itu diteken pada malam hari sebelum pendaftaran cagub dan cawagub DKI ke KPUD Jakarta. Surat perjanjian itu kata dia legal dan bermaterai. “Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga, dan seingat saya ada materainya,” kata Sandiaga.

Ia juga mengatakan surat perjanjian yang juga ia teken itu sampai saat ini masih berlaku. Menurut Sandiaga, sebuah perjanjian bila tidak di akhiri, maka statusnya tetap berlaku. ”Itu bisa dicek. Karena kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri, maka perjanjian itu akan terus berlaku,” kata Sandiaga.

Namun meski ikut menandatangani perjanjian itu, Sandiaga tetap enggan membocorkan isinya. Termasuk saat ditanya apakah benar isi perjanjian tersebut terkait Pilpres, yang mana Anies tidak akan maju apabila ada Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Sandiaga meminta apa isi perjanjian itu sebaiknya ditanyakan kepada yang memegang perjanjian. “Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang. Saya rasa lebih etis disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke pak Fadli atau pak Dasco,” ucapnya.

Anies sendiri dalam sebuah potongan video yang sempat viral di media sosial pernah menyebut dirinya tak bakal 'menikung' Prabowo Subianto di pilpres. Potongan video viral itu adalah rekaman wawancara Anies dengan jurnalis Najwa Shihab. Dalam wawancara itu Anies menegaskan dirinya tak ingin mengkhianati Prabowo. “Saya tidak ingin menjadi orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo,” ujar Anies kepada Najwa Shihab.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa saat Pilpres silam selesai, dirinya bertemu dengan Prabowo dan menyampaikan dua hal. Yang pertama tugas yang ia emban dari Ketua Umum Partai Gerindra itu telah selesai. “Begitu Pilpres selesai, saya bertemu dengan Pak Prabowo. Saya sampaikan, tugas yang telah dititipkan kepada saya untuk di Jakarta, PKS, Gerindra telah saya laksanakan dan Alhamdulillah selesai,” ungkapnya.

Sementara hal kedua yang ia sampaikan ke Prabowo, yakni dirinya berkomitmen tidak akan ‘menikung’ Prabowo dalam proses pencapresan. “Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo, dan komitmen itu saya pegang,” tegasnya.

Maka itu, kata Anies, saat ada yang datang memintanya menjadi capres, ia selalu menolak lantaran tak ingin dicap sebagai pengkhianat Prabowo. “Ketika ada yang mendiskusikan saya sampaikan, selama ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan (capres), saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat,” tuturnya.

Anies pun mengatakan bahwa dirinya bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta lantaran dipromosikan oleh Prabowo Subianto, Gerindra dan PKS. “Saya ini jadi gubernur DKI Jakarta promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Saya tidak pernah mau meninggalkan, inilah prinsip yang saya pegang,” ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Nasdem, Hermawi Taslim mengatakan pernyataan Sandiaga Uno bahwa ada perjanjian antara Prabowo dan Anies adalah klaim sepihak. "Ini pernyataan sepihak dan NasDem, enggak ada urusan dan kaitan dengan semuanya itu," kata Hermawi saat dikonfirmasi, Senin (30/1).

Hermawi menuturkan pihaknya memutuskan mendukung Anies sebagai calon presiden (capres) lantaran sesuai dengan kriteria Partai NasDem. "Yang pasti Anies masuk dalam kriteria NasDem, lalu NasDem menetapkan Anies," ucapnya.

Karena itu ia menyarankan agar soal janji Prabowo dan Anies soal Pilpres tersebut ditanyakan ke Sandiaga. "Sebaiknya tanya aja sama Sandi, kami enggak ada tahu dan tidak mau terlibat di situ," ungkapnya.