Isu Reshuffle Kabinet Dinilai Bukan Soal Kinerja Tapi Karena Politik, PDIP dan NasDem Tak Akur ?

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Perombakan tersebut memang tidak disampaikan secara gamblang oleh Jokowi.

Namun belakangan beredar bahwa yang direshuffle kali ini adalah tiga menteri dari partai Nasdem.

Menyikapi isu tersebut, Pengamat Politik Adi Prayitno menyatakan, kemungkinan reshuffle kali ini bisa saja terjadi,

Sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang presiden.

"Soal reshuffle kabinet sebenarnya hak prerogtif presiden. Tak bisa diintervensi oleh siapapun dan bisa terjadi pada siapapun," kata Adi saat dimintai tanggapannya, Minggu (25/12/2022).

Kendati demikian, Pendiri Parameter Politik Indonesia itu menilai, jika nantinya Presiden Jokowi benar melakukan reshuffle terhadap jajaran menteri di kabinet nya itu tidak semata karena faktor kinerja.

Baca juga: Jokowi Didesak Copot Menteri NasDem, Buka Peluang Reshuffle Kabinet

Kata dia, untuk isu reshuffle kali ini justru kentara karena adanya faktor politik yang kuat.

Karena menurut pandangan Adi, beberapa nama menteri yang santer bakal direshuffle sebagian besarnya merupakan menteri dari Partai NasDem yang salah satu faktornya sudah mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Reshuffle kali ini lebih kentara muatan politisnya ketimbang kinerja. Isu reshuffle mengeras setelah NasDem usung Anies maju pilpres," kata dia.

Jika memang kinerja yang dijadikan tolok ukur untuk melakukan reshuffle, sejatinya kata Adi bukan hanya menteri dari Partai NasDem yang berpotensi diturunkan.

Melainkan, ada beberapa nama menteri yang juga dinilai Adi belum maksimal dalam bekerja dan harus dievaluasi.

"Karena kalau reshuffle alasan kinerja, mestinya bukan hanya menteri NasDem yang dievaluasi, tapi juga menteri semua partai termasuk menteri profesional," kata dia.

"Banyak persoalan di negara ini yang belum maksimal. Misalnya kondisi ekonomi belum pulih, sektor ketenaga kerjaan pengangguran kian banyak, kemiskinan juga bertambah, dan seterunya," sambungnya.

Adi berpandangan, indikasi untuk mereshuffle menteri dari Partai NasDem sudah semakin kuat, salah satunya perihal adanya pengusungan bakal calon presiden mendatang.

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Pengamat Nilai Wajar Parpol Pendukung Jokowi Desak Nasdem Keluar dari Koalisi

Beberapa indikasi yang lain juga terlihat kata Adi, termasuk adanya sindiran dari politisi PDIP yang merupakan partai tempat Jokowi bernaung.

"Setelah NasDem usung Anies maju pilpres, sudah dua kali elit PDIP langsung nyindir NasDem. Hasto sempat bilang biru, yang itu artinya NasDem, lepas dari koalisi istana. Lalu, Djarot minta menteri pertanian dan lingkungan dievaluasi," tukas Adi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Usai meresmikan Bendungan di Kabupaten Bogor, Jumat, (23/12/2022),presiden mengatakan bahwa reshuffle tersebut mungkin dilakukan.

"Mungkin," kata Presiden Jokowi.

Hanya saja Presiden tidak menyebutkan kapan reshuffle tersebut akan dilakukan, apakah akhir tahun 2022 atau awal 2023.

"Ya nanti," katanya.

Daftar Menteri Aman dan Rawan

Jabatan menteri yang diduduki partai tersebut yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar.

Selanjutnya yakni Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate.

Desakan mendepak Nasdem dari kabinet menguat diduga setelah keputusan Partai NasDem mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Sejumlah kelompok pendukung Jokowi tak suka NasDem mendukung sosok yang dinilai bertentangan dengan Jokowi secara politik.

Baca juga: Daftar Menteri yang Aman dan Rawan Hengkang dari Kabinet Jokowi Bila Reshuffle Benar Terjadi

Bahkan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir agar NasDem direshuffle sebab berkompromi dengan pihak yang dianggap mereka berseberangan dengan pemerintah.

NasDem juga dianggap melanggar etika pemerintah.

"Pak Jokowi akan menggunakan kewenangan penuh yang dimilikinya untuk melakukan evaluasi kepada menterinya yang tidak menjalankan perintah presiden. Terutama menteri yang melakukan antitesa dari visi dan misi presiden," ujar Hasto Kristiyanto.

Jika isu reshuffle tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi tersebut benar, maka itu merupakan keempat kalinya sebagai kepala negara pada periode kedua.

Siapa Saja Menteri yang Rawan Terdepak?

Tiga menteri Nasdem yang ada di kabinet tentu masuk daftar merah teratas yang paling rawan didongkel dari kabinet.

1. Johnny G Plate

Dikutip dari situs resmi NasDem, Johnny lahir di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10 September 1965.

Dia merupakan lulusan Universitas Katolik Atmaya Jakarta tahun 1986.

Sebelum menjadi Menkominfo, Johnny G Plate menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 mewakili Dapil NTT I.

Johnny resmi dilantik menjadi Menkominfo periode 2014-2019 pada 23 Oktober 2019.

Selain menjadi menteri, Johnny saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NasDem.

2. Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya Bakar lahir pada 28 Agustus 1956 di Jakarta.

Dikutip dari situs Menteri LHK, Siti adalah lulusan S1 Institut Pertanian Bogor (IPB).

Siti Nurbaya Bakar sudah menjabat sebagai Menteri LHK sejak Kabinet Kerja, tepatnya periode 2014-2019.

Tak hanya itu, ia kini juga mengisi kursi Ketua DPP NasDem.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (2001-2005) dan Sekjen DPD RI (2006-2013).

3. Syahrul Yasin Limpo

Mengutip situs resmi Kementerian Pertanian, Syahrul Yasin Limpo lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Maret 1955.

Ia merupakan lulusan S1 Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar tahun 1983.

Dikutip dari perpusnas.go.id, ia pernah menjabat sebagai Bupati Gowa selama dua periode.

Ia juga pernah menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan mendampingi Amin Syam.

Di tahun 2007, Syahrul memenangi Pilkada Sulsel dan berhasil menjabat sebagai Guberur didampingi Agus Arifin Numang.

Syahrul menjadi orang nomor satu Sulsel selama dua periode hingga 2018.

Pada 2018 lalu, ia meraih penghargaan sebagai Gubernur Terbaik dari Mendagri.

Menteri yang Aman dari Reshuffle

1. Luhut Binsar Panjaitan

Nama Luhut Binsar rasaya akan kokoh bertahan dalam kabinet hingga pemerintahan Jokowi berakhir.

Purnawirawan jenderal AD ini menjadi salah satu sosok menteri yang dipertahankan oleh Presiden Jokowi selama dua periode ini.

Luhut pertama kali masuk ke jajaran kabinet Presiden Jokowi pada tanggal 12 Agustus 2015 dan menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), setelah akhirnya menjadi Menkopolhukam menggantikan posisi Tedjo Edhy Purdijatno.

2. Basuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono atau lebih akrab disapa dengan Pak Bas masuk jajaran menteri yang jabatannya awet sampai di penghujung periode kedua Jokowi menjabat sebagai Presiden.

Jabatan pria berambut putih tersebut tidak pernah berubah sejak menjadi menteri untuk pertama kali pada tanggal 27 Oktober 2014, saat Jokowi pertama kali menjabat sebagai presiden.

Basuki Hadimuljono dipercaya untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga saat ini.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan pernah mengungkapkan ada dua menteri Kabinet Indonesia Maju yang paling diandalkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kedua sosok itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Hal itu diungkapkan Pramono saat meresmikan rusun Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin di Liboyo, Kediri, Jawa Timur.

3. Pratikno

Menteri lain yang diperkirakan tidak tersentuh reshuffle adalah Pratikno.

Seperti diketahui, bahkan Pratikno tidak pernah berganti baik pada saat dalam Kabinet Kerja maupun Kabinet Indonesia Maju.

Sejak pertama kali menjabat sebagai menteri pada tanggal 27 Oktober 2014, Pratikno masih bertahan di kursi Menteri Sekretaris Negara.

Sebagai informasi, Pratikno adalah Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menjabat sejak 27 Oktober 2014.

Pada 23 Oktober 2019 ia dipilih kembali menjadi Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024.

Sebelumnya ia merupakan rektor Universitas Gadjah Mada ke-14.

Ia juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM.

Pada tahun 2009 silam, ia mendapat kepercayaan KPU untuk menjadi salah satu pemandu Debat Calon Presiden.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Daftar Menteri yang Aman dan Rawan Hengkang dari Kabinet Jokowi Bila Reshuffle Benar Terjadi

Baca juga: Isu Reshuffle Mencuat, Pengamat Nilai Wajar Parpol Pendukung Jokowi Desak Nasdem Keluar dari Koalisi

Baca juga: Tanggapan Partai NasDem Soal Isu Reshuffle Kabinet Era Presiden Jokowi, Apa Masalahnya ?

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com