DPRD Provinsi Jambi

Samsul Riduan Paparkan Catatan Kritis Fraksi PDI Perjuangan Terkait APBD 2023

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti sisi pengeluaran pada komposisi belanja Dearah dalam RAPBD Provinsi Jambi 2023.

Penulis: Samsul Bahri | Editor: Teguh Suprayitno
TRIBUNJAMBI.COM/SAMSUL BAHRI
Samsul Riduan Sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDIP. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Fraksi PDI Perjuangan memandang dari sisi pengeluaran pada komposisi belanja Dearah dalam RAPBD Provinsi Jambi 2023 dalam penganggaran masih menggunakan asas floating anggaran atau uang, bukan berdasarkan floating kebutuhan kegiatan untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan dalam rapat paripurna pandangan akhir APBD 2023 lalu.

Syamsul Riduan menyebut bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi menilai masih banyak dijumpai Rencana Kerja OPD yang masih berupa perkiraan dalam proses sistem penganggaran.

RKA yang disusun oleh OPD belum mendeskripsikan keluaran  (output), hasil (outcome), dan manfaat (benefit) juga dampak (impact)  dari program kerja setiap OPD. 

“Kami melihat dalam Dokumen RKA program kerja OPD yang disajikan merupakan pengulangan RKA tahun-tahun sebelumnya. RPJMD  2021-2026 yang seharusnya menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja OPD, ternyata belum dijadikan acuan penyusunan RKA dan RKPD pada setiap tahun anggaran sehingga rencana Kerja setiap OPD masih belum tergambar secara utuh dalam RKA tahun 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Syamsul Riduan bahwa prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Ini juga harus memiliki multiplier effect yang significant terhadap pertumbuhan dan pembangunan social-economy Provinsi Jambi secara kualitas. 

“Bertitik tolak dari prinsip inilah kita bisa melihat RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh Political Will yang baik dengan dasar pemikiran yang cerdas, karena Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” pungkasnya.

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PDIP Belum Umumkan Capres 2024, Bambang Pacul Minta Jangan Percaya Persepsi

Baca juga: Samsul Riduan Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Fraksi PDI Perjuangan Terkait Peningkatan PAD 2023

Baca juga: Peran Ketua DPRD Provinsi Jambi, di Balik Merdekanya SAD 113 dari Konflik Lahan Hampir 37 Tahun

Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved