Tak Sekadar Dituntut Kualitas, Kebutuhan Sekolah Perlu Diperhatikan
Tanoto Foundation gelar Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru
Penulis: anas al hakim | Editor: Suci Rahayu PK
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Tenaga pendidik memang berperan penting pada upaya peningkatan sebaran pendidikan berkualitas.
Namun tuntutan tersebut perlu ditunjang oleh kecukupan sarana prasarana dasar.
Pemerintah misalnya, selain meminta guru untuk ikut pelatihan digital, perlu dipikirkan juga bagaimana untuk melengkapi sekolah dengan sarana internet yang memadai.
Seperti cerita Mutia Lafrida, Kepala SDN 173 Tanjung Benanak yang harus mendirikan tenda di puncak bukit dan memasang empat penguat sinyal agar bisa mengakses portal digital yang wajib untuk guru.
Meski begitu sinyalnya tetap lemah. Ditambah lagi listrik di sana mati 3 sampai 4 kali sehari.
Selain persoalan infrastruktur, sekolah yang terletak di pedalaman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini juga kekurangan tenaga guru.
“Ada 9 tenaga pengajar, 6 diantaranya tenaga honorer, tapi ketika ada ujian pengangkatan PPPK, mereka yang sudah 12 tahun mengabdi ternyata tidak terdaftar. Saya sangat sedih,’’ kata Mutia.
Meski di tengah segala keterbatasan, dia bersyukur sekolahnya bisa berjalan dengan baik berkat partisipasi masyarakat dan orang tua murid.
Apalagi kemudian ada mitra pembangunan Tanoto Foundation yang memberikan pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah.
Hal ini diungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Jambi pada Rabu, 23 November 2022.
Baca juga: Komisi II DPRD Kota Jambi Minta Disperindag Telusuri Soal Gas 3 Kg Dijual Online
Baca juga: Lomba Bekarang Serkap Meriahkan Rangkaian HUT ke 74 Kabupaten Batanghari
“Perlu adanya sarana prasarana dasar untuk menunjang kompetensi dan kualitas guru. Tidak hanya di sini (Jambi), tapi fenomena ini juga terjadi di daerah lainnya yang telah kami kunjungi seperti di sejumlah kabupaten di Sumatra Utara dan Kalimantan Timur,’’ ungkap Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja saat memimpin jalannya FGD yang dihadiri oleh 10 perwakilan guru, kepala sekolah, pengawas hingga pejabat pemerintah daerah di Jambi.
Selain persoalan sarana dan prasarana dasar, FGD ini mampu menghasilkan sejumlah kesepakatan, yaitu:
1. perlu adanya regulasi berupa peraturan gubernur, peraturan bupati/walikota untuk menindaklanjuti hasil program Asesmen Nasional Berbasis
Komputer (ANBK) dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi siswa.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan bisa membuat juknis implementasi perbup dan perwali terkait literasi dan numerasi serta pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan.
