Ojek Online Demo
Ini Tuntutan Sejumlah Driver Ojek Online yang Datangi Kantor Gubernur Jambi
Sementara itu, peserta aksi diterima oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ariansyah
Penulis: Wira Dani Damanik | Editor: Rahimin
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejumlah massa ojek online sampaikan tuntutannya kepada Pemerintah Provinsi Jambi di kantor Gubernur Jambi, Senin (31/10).
Ketua DPD Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Jambi, Erwan mengatakan pihaknya telah menyampaikan aspirasi sejak 4 tahun lalu, namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut.
"Sampai hari ini, baik ke pihak pemerintah maupun ke pihak aplikator tak kunjung ada tindakan nyata. Aspirasi kami ini terkait pelanggaran-pelanggaran aplikator, terkait tarif yang tertuang di dalam keputusan menteri perhubungan 667 yang dimana potongan tarif aplikasi semaksimalnya 15 persen, tapi faktanya di lapangan aplikator masih menerapkan 20 persen bahkan lebih," jelas Erwan.
Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aplikator kata Erwan diantaranya sebagai berikut.
1. Potongan komisi atau banyak sewa aplikasi ditetapkan maksimal 15 persen (KP 667) namun faktanya di lapangan aplikator masih menerapkan 20 persen bahkan sampai 25 %
2. Banyaknya biaya-biaya tambahan yang ditentukan sepihak oleh aplikator sehingga berimbas kepada besarnya ongkos yang dikeluarkan oleh konsumen yang juga mengakibatkan turunnya volume orderan untuk layanan angkutan penumpang
3. Diterapkannya orderan ganda sementara masih banyak driver yang belum mendapatkan orderan pada saat yang sama, juga tidak adanya kesesuaian ongkos yang diterima driver dengan pekerja orderan ganda tersebut.
4. Tidak adanya kesesuaian maps pada tampilan layar aplikasi pada saat orderan masuk dengan fakta yang dijalankan oleh driver.
5. Menolak sistem prioritas (anak tiri dan anak kandung) tipu-tipu Maxim/go-jek dengan pemaksaan penjualan atribut secara cash.
6. Menuntut penyesuaian tarif shopee food terhadap aturan Dirjenhub KP 667 Tahun 2022.
Sementara itu, peserta aksi diterima oleh Staff Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ariansyah.
Dirinya mengatakan bahwa Gubernur Jambi Al Haris sedang melakukan tugas ke Sungai Penuh.
Ia mengatakan, pihak dishub dan diskominfo telah pernah mengundang pihak aplikator perwakilan di Provinsi Jambi.
"Ternyata aplikator di Jambi ini dia tidak punya kewenangan, dia hanya operator yang hanya menginput, servernya ada di Jakarta," ujarnya.
Menurutnya, pemprov akan mencoba menjembatani ke pusat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
