Sidang Korupsi di RSUD Kolonel Abunjani, PH Sebut PPTK Tidak Tahu Tugas dan Wewenang

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebut keterangan saksi menguatkan pembuktian dugaan korupsi di RSUD Kolonel Abunjani Bangko, sementara kuasa hukum terdakwa sebut tidak puas karena tidak ada yang diketahui PPTK.

Tiga orang saksi dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dihadirkan JPU Kejari Bangko untuk memberikan keterangan dipersidangan terkait dugaan korupsi jasa kebersihan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko.

Sidang dugaan korupsi terkait penyedia jasa kebersihan di Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Kolonel Abunjani Bangko tahun 2017 hingga 2021 dilanjutkan di PN Tipikor Jambi, Senin (10/10/2022).

Ketiga orang saksi yang dihadirkan Arie Pratama selaku JPU merupakan PPTK jasa kebersihan di RSUD Kolonel Abunjani Bangko.

Arie Pratama menyebutkan bahwa keterangan ketiga saksi dalam persidangan tersebut menguatkan pembuktian dugaan korupsi yang dilakukan mantan direktur RSUD dan penyediaan jasa.

"Dari hasil pemeriksaan bagi kami ini menguatkan pembuktian. Dari hasil pemeriksaan tadi PPTK mengatakan memang para pekerja kebersihan tidak sesuai dengan nama nama yang tertuang dalam kontrak," katanya.

Selain itu dari keterangan saksi didapatkan fakta bahwa pencairan dalam kontrak dilakukan bulan Maret, ternyata nyatanya pada bulan Januari.

"Pada saat penandatanganan kontrak itu memang tidak dilakukan saling berhadapan antara direktur dengan pihak rekanan, yang menandatangani nama direktur Cv Bukit Mas, Ropi adalah terdakwa Pebi Yonoka," ungkapnya.

Namun penandatanganan itu dikatakan JPU tetap diketahui oleh Berman Saragih selaku Direktur RSUD Kolonel Abundjani Bangko.

Sementara itu Afriansyah, Kuasa Hukum terdakwa mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keterangan ketiga saksi.

"Yang jelas keterangan mereka semua (tiga orang saksi yang dihadirkan) kami tidak puas pada hati ini. Karena memang PPTK punya wewenang, tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan. Tapi ternyata mereka tidak mengetahui (peraturan) itu," ungkapnya.

Bahkan dari keterangan saksi itu didapatkan bahwa merek tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pihak pengadaan barang dan jasa.

Sehingga menurutnya terjadi kesemrawutan dalam pengadaan proyek di RSUD Kolonel Abunjani Bangko.

"Mereka tidak pernah mendapatkan pembinaan dari lembaga pengadaan barang dan jasa. Saya pikir ini agak serampangan ini pelaksanaan proyek dari PPTK," katanya.

Oleh karena itu pihaknya memint kepada JPU untuk menghadirkan saksi dari unit pelaksanaan barang dan jasa ke persidangan.